Katacyber.com | Jakarta – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) melalui Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemberdayaan Umat Saudara Tamlekha menilai pemadaman listrik massal yang terjadi hampir 24 jam di sejumlah wilayah Sumatera dan Aceh merupakan bentuk kegagalan serius manajemen PT PLN (Persero) dalam menjaga stabilitas dan ketahanan sistem kelistrikan nasional.
Wasekjen PU PB HMI Tamlekha menegaskan bahwa blackout yang melanda Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi hingga sejumlah wilayah lainnya telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, pelaku usaha, rumah sakit, aktivitas pendidikan, komunikasi hingga pelayanan publik.
“Pemadaman listrik massal hampir sehari penuh ini tidak bisa dianggap sebagai gangguan biasa. Ini menunjukkan lemahnya sistem mitigasi, pengawasan, dan kesiapan manajemen PLN dalam mengantisipasi gangguan besar yang berdampak luas terhadap masyarakat,” ujar Wasekjen PU PB HMI kepada media ini. Minggu (04/05/2026).
PB HMI menilai permintaan maaf dari Dirut PLN tidak cukup untuk menjawab penderitaan masyarakat yang terdampak langsung akibat blackout tersebut.
Banyak masyarakat mengalami lumpuhnya aktivitas ekonomi, terganggunya jaringan komunikasi dan internet, bahkan pelayanan vital publik ikut terdampak.
Atas dasar itu, PB HMI mendesak Menteri BUMN dan Kementerian ESDM untuk segera melakukan evaluasi total terhadap direksi PLN, termasuk mencopot Direktur Utama PLN sebagai bentuk tanggung jawab moral dan administratif atas krisis kelistrikan yang terjadi di Sumatera dan Aceh.
“Kami meminta Menteri BUMN tidak menutup mata terhadap persoalan ini. Blackout massal berskala besar yang terjadi lintas provinsi merupakan alarm serius terhadap lemahnya tata kelola kelistrikan nasional.
Dirut PLN harus bertanggung jawab dan layak dicopot,” lanjutnya.
PB HMI juga meminta pemerintah pusat membentuk tim independen untuk mengusut secara transparan penyebab utama blackout tersebut agar masyarakat mendapatkan penjelasan yang utuh dan jelas, serta memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.
“PB HMI mendesak PLN untuk memberikan kompensasi yang layak kepada masyarakat dan pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat pemadaman berkepanjangan tersebut.” Tutup nya.
