Katacyber.com | Jakarta – Melemahnya nilai tukar rupiah yang disebut telah menyentuh angka Rp17.500 per dolar Amerika Serikat dinilai semakin memperberat kondisi ekonomi masyarakat. Di tengah tekanan ekonomi tersebut, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) justru menjadi sorotan publik karena dinilai masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan, Selasa, (12/05/2026).
Sorotan tersebut datang dari Ketua Forum Peduli Pembangunan dan Penegakan Hukum (P3H), Ilham Panggabean, S.Sos., M.Sos., yang mempertanyakan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG, mulai dari kualitas makanan, distribusi program, hingga pengelolaan anggaran yang disebut belum sepenuhnya transparan kepada publik.
Menurut Ilham, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang semakin berat, pemerintah seharusnya lebih memperhatikan efektivitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara, terutama pada program berskala nasional yang menyedot dana besar.
“Publik melihat adanya ketimpangan antara narasi efisiensi anggaran yang disampaikan pemerintah dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Ketika masyarakat diminta berhemat, justru proyek besar seperti MBG terus berjalan dengan berbagai persoalan yang belum dijawab secara terbuka,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan peran aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang dinilai belum terlihat melakukan langkah terbuka terkait pengawasan terhadap program tersebut.
“Di mana keberadaan KPK dan Kejaksaan Agung RI? Mengapa hingga saat ini belum terlihat adanya audit terbuka, penyelidikan mendalam, ataupun pemeriksaan resmi terhadap proyek BGN dan MBG yang sudah menjadi perhatian publik secara nasional,” kata Ilham.
Menurutnya, jika lembaga penegak hukum tidak hadir dalam mengawasi proyek-proyek besar yang menggunakan anggaran negara, maka wajar apabila masyarakat mulai mempertanyakan fungsi pengawasan dan keberanian aparat hukum dalam memastikan akuntabilitas anggaran publik.
Ilham menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bukan sekadar persoalan politik, melainkan bentuk kekhawatiran terhadap tata kelola pemerintahan dan transparansi penggunaan anggaran negara.
“Jika KPK dan Kejaksaan Agung masih memiliki fungsi pengawasan yang kuat, maka inilah saatnya membuktikan dengan melakukan audit menyeluruh terhadap BGN dan program MBG secara terbuka,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah dan aparat penegak hukum dapat memberikan penjelasan secara transparan kepada masyarakat agar polemik terkait pelaksanaan program MBG tidak terus berkembang di tengah situasi ekonomi nasional yang sedang menghadapi tekanan.
