KETERBATASAN akses distribusi menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi wilayah kepulauan dalam menjaga stabilitas pasokan pangan. Kota Sabang, sebagai daerah yang berada di ujung barat Indonesia, tidak terlepas dari persoalan tersebut. Ketergantungan terhadap pasokan bahan pokok dari luar daerah selama ini menempatkan Sabang pada posisi rentan, terutama ketika terjadi gangguan transportasi laut akibat faktor cuaca.
Dalam konteks itu, Pemerintah Kota Sabang mulai mengarahkan kebijakan pembangunan pada penguatan ketahanan pangan berbasis produksi lokal. Pendekatan ini tidak hanya dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan bahan pangan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian inflasi serta penguatan ekonomi masyarakat.
Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam, menegaskan bahwa kemandirian pangan menjadi kebutuhan mendesak bagi daerah kepulauan seperti Sabang. Menurutnya, ketergantungan terhadap pasokan luar tidak bisa dipertahankan dalam jangka panjang.
“Ketahanan pangan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Kita tidak boleh terus bergantung sepenuhnya pada pasokan dari luar. Kesiapan pangan harus dibangun sejak sekarang karena berkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sebagian besar kebutuhan pangan masyarakat Sabang selama ini dipenuhi melalui jalur distribusi dari daratan Aceh. Ketergantungan tersebut menyebabkan stabilitas pasokan sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal, seperti cuaca ekstrem dan gangguan transportasi laut.
Ketika distribusi terganggu, dampak yang muncul tidak hanya berupa kelangkaan barang, tetapi juga kenaikan harga yang dapat memicu inflasi daerah. Kondisi ini berdampak langsung pada daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah.
Pemerintah daerah menilai bahwa pola ketergantungan tersebut perlu dikurangi secara bertahap melalui peningkatan kapasitas produksi pangan di dalam wilayah.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah mendorong pemanfaatan lahan di tingkat gampong. Pemerintah mengarahkan pengelolaan lahan melalui skema Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya memperkuat basis produksi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat.
Di Gampong Paya Seunara, misalnya, lahan yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal mulai dikembangkan untuk kegiatan pertanian. Pengelolaan berbasis komunitas ini diharapkan mampu menciptakan sistem produksi yang lebih berkelanjutan.
Wali Kota menekankan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan program. Menurutnya, ketahanan pangan tidak dapat dibangun hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi aktif warga.
“Program ini tidak akan berjalan tanpa keterlibatan masyarakat. Kita ingin ini menjadi gerakan bersama, dimulai dari gampong, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Kondisi geografis Sabang yang didominasi tanah kering dan berbatu menjadi pertimbangan dalam pemilihan komoditas. Pemerintah bersama tenaga penyuluh pertanian mengarahkan pengembangan tanaman yang adaptif terhadap kondisi tersebut.
Komoditas seperti jagung dan padi gogo menjadi pilihan utama pada tahap awal. Kedua jenis tanaman ini dinilai memiliki tingkat ketahanan yang lebih baik terhadap keterbatasan air dan struktur tanah yang kurang subur.
Selain itu, pemerintah juga mulai mengembangkan tanaman hortikultura sebagai bagian dari diversifikasi pangan. Langkah ini bertujuan untuk memperluas sumber pangan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian.
Dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi, Pemerintah Kota Sabang menjalin kerja sama dengan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) untuk menyediakan lahan dalam skala lebih luas. Sekitar 200 hektare lahan disiapkan untuk dikelola oleh petani yang berasal dari 18 gampong.
Wali Kota Sabang menyebut langkah ini sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperluas basis produksi pangan lokal.
“Kita sudah menyiapkan lahan yang cukup luas. Ini peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan produksi. Pemerintah akan terus mendukung dari sisi anggaran, sarana produksi, hingga pendampingan,” ujarnya.
Untuk memastikan efektivitas pengelolaan lahan, pemerintah memperkuat peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Pendampingan dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari tahap persiapan lahan hingga panen.
Selain itu, pemerintah juga menyediakan berbagai kebutuhan produksi, seperti benih unggul dan pupuk. Dukungan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus meminimalkan risiko kegagalan panen.
Upaya penguatan sektor pertanian mulai menunjukkan hasil awal. Di Gampong Bateeshok, lahan seluas sekitar satu hektare yang ditanami padi varietas Infago 13 mampu menghasilkan sekitar 2 hingga 2,5 ton gabah.
Capaian tersebut menjadi indikator bahwa pengembangan pertanian di Sabang memiliki prospek yang cukup baik. Selain itu, peningkatan luas areal tanam juga menunjukkan tren positif.
Data pemerintah daerah mencatat bahwa luas tanam padi meningkat dari sekitar 20 hektare menjadi kurang lebih 40 hektare yang tersebar di tiga kecamatan. Meskipun masih terbatas, peningkatan ini mencerminkan adanya respons masyarakat terhadap program yang dijalankan.
Wali Kota Sabang menilai capaian tersebut sebagai langkah awal yang penting dalam membangun kemandirian pangan daerah.
“Kita optimistis ke depan produksi akan terus meningkat. Target kita, secara bertahap kebutuhan pangan Sabang bisa dipenuhi dari produksi lokal,” katanya.
Selain meningkatkan produksi, pemerintah juga berupaya memperkuat rantai distribusi di tingkat lokal. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong pengelolaan hasil panen melalui BUMDes.
Di beberapa gampong, hasil panen tidak langsung dijual dalam bentuk gabah, tetapi diolah terlebih dahulu melalui fasilitas penggilingan padi. Dengan demikian, nilai tambah produk dapat meningkat dan memberikan keuntungan lebih besar bagi petani.
Pemerintah juga menyiapkan mekanisme penyerapan hasil panen melalui Bulog untuk menjamin kepastian pasar. Langkah ini dinilai penting dalam menjaga keberlanjutan produksi.
Ketahanan pangan memiliki keterkaitan erat dengan stabilitas ekonomi daerah. Ketersediaan pasokan yang memadai dapat menjaga kestabilan harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan.
Bagi Sabang, penguatan produksi lokal menjadi salah satu strategi untuk mengurangi tekanan inflasi yang disebabkan oleh fluktuasi harga akibat gangguan distribusi.
Dengan meningkatnya kapasitas produksi dalam wilayah, diharapkan ketergantungan terhadap pasokan luar dapat berkurang secara bertahap.
Wali Kota Sabang berharap agar Sabang tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai daerah yang mandiri secara pangan.
“Kita ingin Sabang tidak hanya dikenal sebagai daerah wisata, tetapi juga mampu berdiri mandiri dalam pemenuhan kebutuhan pangannya. Ini adalah fondasi penting bagi ketahanan ekonomi daerah ke depan,” ujarnya.
Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, langkah-langkah yang telah dilakukan menunjukkan arah yang jelas menuju kemandirian pangan. Dalam jangka panjang, kebijakan ini diharapkan tidak hanya mampu menjamin ketersediaan pangan, tetapi juga memperkuat stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. [ADV]
