Oleh: Farid Duha Situmorang (Mahasiswa Universitas Syiah Kuala)
Pada 20 Februari 2025, Bobby Nasution resmi dilantik sebagai Gubernur Sumatera Utara bersama wakilnya, Surya. Satu tahun berjalan hingga awal 2026, publik mulai menagih satu hal sederhana: janji harus berubah menjadi hasil, dan hasil harus bisa dicek.
Di atas kertas, pemerintahan Bobby–Surya membawa agenda besar meliputi pembangunan SDM, ekonomi, infrastruktur, pangan, pemerataan, lingkungan, serta tata kelola. Namun tahun pertama pemerintahan sering menjadi masa penyesuaian, karena arah baru harus berhadapan dengan rancangan anggaran yang sebagian telah disusun sebelum mereka masuk kantor.
Di sektor kesehatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyebut telah mencapai UHC Prioritas per 1 September 2025, dengan cakupan kepesertaan 100,20 persen dan tingkat keaktifan 80,27 persen. Secara administratif ini terlihat sebagai kemajuan, tetapi angka keaktifan juga mengingatkan bahwa akses layanan masih bisa tersendat bagi warga yang statusnya mudah menjadi tidak aktif.
Di bidang ekonomi, angka memberi nada berbeda. Pertumbuhan ekonomi 2025 tercatat 4,53 persen, sementara target dalam dokumen KUA 2025 berada di kisaran 5,3 hingga 5,6 persen. Ketidaktercapaian ini membuat kritik menjadi wajar, sebab target yang disusun sendiri belum diimbangi realisasi optimal dalam belanja, investasi, maupun penciptaan nilai tambah.
Pada pasar kerja, terdapat kabar lebih positif. Tingkat Pengangguran Terbuka Agustus 2025 turun menjadi 5,32 persen dari 5,60 persen pada Agustus 2024. Namun penyerapan kerja belum otomatis menjawab pertanyaan tentang kualitas pekerjaan, karena angka tunggal tidak selalu menggambarkan kelayakan pendapatan maupun stabilitas kerja.
Sementara itu, kemiskinan memberi cermin yang lebih keras. Data Badan Pusat Statistik mencatat kemiskinan September 2025 sebesar 7,24 persen. Angka ini turun dibanding Maret 2025, tetapi sedikit lebih tinggi dibanding September 2024 yang berada di 7,19 persen. Pemerintah bisa menekankan penurunan semesteran, sementara warga bisa menyoroti stagnasi tahunan—dan keduanya sama-sama sah diuji.
Infrastruktur menjadi panggung paling sensitif karena menyerap anggaran besar sekaligus rawan kebocoran. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan lima tersangka dalam perkara dugaan suap proyek pembangunan dan preservasi jalan di Sumut, mencakup proyek di Dinas PUPR Sumut serta Satker PJN Wilayah I, dengan nilai total sekitar Rp231,8 miliar.
Dalam perkembangan kasus tersebut, KPK juga membuka kemungkinan memanggil pihak lain, termasuk gubernur, apabila penelusuran mengarah ke sana. Pada titik ini, publik perlu membedakan dua hal: kasus korupsi adalah fakta hukum yang berjalan, sementara keterkaitan langsung kepala daerah belum bisa disebut fakta tanpa bukti dan proses resmi. Meski begitu, sebagai pemimpin daerah, Bobby Nasution dan Surya tetap memikul pertanyaan utama: apakah sistem pengadaan dan pengawasan proyek sudah cukup kuat untuk mencegah kebocoran berulang?
Ujian lain datang dari bencana banjir. Data posko tanggap darurat Pemprov Sumut yang dikutip Antara mencatat bencana hidrometeorologi pada 25 November 2025 di Tapanuli Tengah berdampak pada puluhan ribu kepala keluarga, disertai pengungsi, korban luka, korban meninggal, dan orang hilang. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa pemerataan pembangunan terasa hampa bila pemulihan dan mitigasi berjalan lambat.
Ringkasnya, tahun pertama Bobby Nasution dan Surya menghadirkan kontras yang jelas. Ada capaian administratif seperti UHC, tetapi target ekonomi meleset; kemiskinan tahunan belum membaik; tata kelola diuji kasus korupsi proyek jalan; dan ketahanan wilayah diuji banjir besar di Tapanuli Tengah.
Solusinya tidak harus muluk. Pertama, Pemprov perlu membuka dashboard proyek jalan yang bisa diakses warga, memuat lokasi, nilai kontrak, pelaksana, progres fisik, serta hasil, sehingga pengawasan publik bekerja sejak awal, bukan setelah operasi tangkap tangan. Kedua, pagar pengadaan harus diperketat melalui audit volume dan audit mutu wajib untuk paket besar, lalu progres tindak lanjut temuan diumumkan berkala agar publik melihat perbaikan sistem, bukan sekadar pernyataan. Ketiga, untuk banjir, Pemprov perlu peta risiko yang operasional dan target mitigasi tahunan yang konkret di wilayah rawan seperti Tapanuli Tengah mulai dari normalisasi sungai, perbaikan drainase, rehabilitasi lereng, hingga penertiban tata ruang dan seluruh target itu dipublikasikan supaya warga tahu mana yang dikerjakan, kapan selesai, dan siapa penanggung jawabnya.
