Oleh Haidir (Mahasiswa Pining dan Ketua Ikatan Mahasiswa Gayo Semarang)
Akses menuju Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues hari ini memang sudah bisa dilewati, namun jika kejujuran masih menjadi ukuran, maka harus dikatakan dengan tegas, ini bukan akses yang layak, bukan solusi, dan sama sekali tidak mencerminkan tanggung jawab negara terhadap warganya. Yang ada hanyalah sebuah “jalan darurat” dengan kondisi ekstrem, berbahaya dan jauh dari kata manusiawi.
Jalan darurat ini hanya bisa dilalui oleh kendaraan tertentu seperti motor jenis tertentu, mobil hardtop, dan kendaraan double cabin. Di luar itu, akses praktis tertutup. Kendaraan umum tidak bisa masuk. Mobil kecil tidak berani melintas. Distribusi logistik berjalan setengah mati. Jalan licin, terjal, rawan tergelincir dan setiap perjalanan adalah pertaruhan nyawa. Jika kondisi seperti ini dianggap cukup, maka standar keselamatan publik patut dipertanyakan.
Lebih ironis lagi, kondisi ini seolah dinormalisasi. Seakan-akan karena “sudah bisa dilewati”, maka persoalan dianggap selesai. Padahal masyarakat Kecamatan Pining masih hidup dalam keterisolasian yang nyata. Jalan darurat bukan simbol pemulihan melainkan tanda bahwa krisis masih berlangsung dan belum ditangani secara serius.
Sudah lebih dari satu bulan pasca banjir bandang, tetapi perubahan nyata hampir tidak terlihat. Infrastruktur belum pulih, Penanganan pascabencana tidak jelas arahnya. Sungai yang sebelumnya memiliki jalur alami dan berada lebih rendah dari permukiman kini hampir sejajar dengan kampung. Normalisasi sungai belum dilakukan secara menyeluruh. Artinya, ancaman banjir susulan masih terbuka lebar, dan masyarakat dipaksa hidup di atas risiko yang sama, hari demi hari.
Yang lebih parah, hingga saat ini listrik di Kecamatan Pining belum sepenuhnya menyala. 80% wilayah masih berada dalam kondisi gelap. Ini bukan persoalan sepele. Tanpa listrik, kehidupan masyarakat lumpuh total. Aktivitas ekonomi terhenti, usaha kecil mati, komunikasi terganggu dan pelayanan dasar tidak berjalan. Anak-anak belajar dalam keterbatasan, warga beraktivitas dalam gelap dan pemulihan pascabencana berjalan tanpa dukungan fasilitas paling dasar.
Ketika jalan ekstrem dianggap cukup dan listrik dibiarkan padam berlarut-larut, maka yang terjadi bukan lagi sekadar keterlambatan penanganan, melainkan pembiaran. Dalam kondisi darurat, pembiaran adalah bentuk kegagalan kebijakan.
Dampaknya merambat ke sektor ekonomi. Terhambatnya akses dari Kota Blangkejeren menyebabkan pasokan barang kebutuhan pokok tersendat. Harga melambung tinggi, sementara daya beli masyarakat terus melemah. Warga Kecamatan Pining dipaksa menanggung beban berlapis: hidup dalam keterisolasian, dalam gelap, dan dalam tekanan ekonomi yang semakin berat.
Padahal Kecamatan Pining bukan wilayah tanpa potensi. Sumber daya alamnya cukup melimpah. Namun potensi tersebut tidak berarti apa-apa ketika akses jalan rusak, listrik mati, dan perhatian pemerintah nyaris tidak terasa. Potensi tanpa dukungan infrastruktur hanyalah narasi kosong.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan yang tidak bisa lagi dihindari, di mana sebenarnya peran pemerintah daerah? Apakah cukup dengan membiarkan jalan darurat dan menunggu masyarakat beradaptasi sendiri? Apakah harus menunggu bertambah nya korban, krisis yang lebih besar, atau suara publik yang lebih keras baru ada tindakan?
Masyarakat Kecamatan Pining tidak sedang meminta fasilitas mewah. Yang diminta hanyalah hak dasar diantaranya jalan yang aman, listrik yang menyala, dan penanganan pascabencana yang nyata. Jika hal-hal paling mendasar ini saja tidak mampu dipenuhi, maka wajar jika publik mempertanyakan keseriusan dan keberpihakan kebijakan yang ada.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka jalan darurat dan listrik yang padam akan menjadi simbol kegagalan negara dalam melindungi warganya. Ketika rakyat hidup dalam gelap, terisolasi, dan penuh risiko, maka diam bukan lagi sikap netral, diam adalah bagian dari masalah.
Kecamatan Pining tidak butuh janji, tidak butuh narasi pencitraan. Yang dibutuhkan adalah tindakan cepat, nyata dan bertanggung jawab. Sebab dalam kondisi darurat seperti ini, keterlambatan bukan sekadar soal waktu, tetapi soal keselamatan dan martabat manusia.
