Oleh: Syahputra Ariga (Analis Kebijakan Publik)
Bencana banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Gayo Lues pada penghujung 2025 bukan sekadar peristiwa alam, melainkan cermin dari rapuhnya ketahanan wilayah terhadap krisis ekologis dan lemahnya tata kelola penanganan bencana. Hingga memasuki awal 2026, dampaknya masih nyata: akses terputus, ekonomi lumpuh, dan kehidupan sosial masyarakat belum sepenuhnya pulih. Pertanyaannya kini bukan lagi apa yang terjadi, melainkan ke mana arah Gayo Lues setelah bencana—apakah akan merosot, stagnan, atau justru tumbuh kembali.
Dari sisi ekonomi, banjir telah memukul sektor utama penopang hidup masyarakat Gayo Lues, yakni pertanian. Sawah terendam, ladang rusak, dan irigasi hancur menyebabkan gagal panen dan hilangnya pendapatan ribuan petani. Distribusi hasil bumi tersendat akibat kerusakan jalan dan jembatan, sementara harga kebutuhan pokok melonjak karena keterisolasian wilayah. Dalam kondisi ini, ekonomi lokal mengalami kontraksi nyata, dengan risiko meningkatnya kemiskinan dan pengangguran terselubung di pedesaan.
Dampak sosial tak kalah serius. Terputusnya akses memperlambat layanan kesehatan dan pendidikan, terutama di desa-desa terpencil. Anak-anak kehilangan waktu belajar, sementara warga terdampak mengalami tekanan psikologis berkepanjangan akibat kehilangan rumah, mata pencaharian, dan rasa aman. Modal sosial masyarakat—gotong royong dan solidaritas—memang masih bertahan, tetapi tanpa dukungan negara yang memadai, ketahanan sosial ini berpotensi terkikis.
Dari perspektif lingkungan, bencana ini menegaskan persoalan struktural yang lama diabaikan: degradasi daerah aliran sungai, pembukaan hutan yang tidak terkendali, serta tata ruang yang abai terhadap risiko bencana. Curah hujan ekstrem memang menjadi pemicu, tetapi kerusakan ekologis memperparah daya rusak banjir. Tanpa perubahan pendekatan, bencana serupa berpotensi terulang dengan intensitas yang lebih besar.
Sayangnya, penanganan pascabencana masih menunjukkan sejumlah kelemahan mendasar. Respons pemerintah cenderung berfokus pada fase darurat—bantuan logistik dan penanganan sementara—tanpa peta jalan pemulihan jangka menengah dan panjang yang jelas. Koordinasi lintas sektor belum solid, rehabilitasi infrastruktur berjalan lambat, dan kebijakan mitigasi bencana masih bersifat reaktif. Dalam situasi seperti ini, Gayo Lues berisiko terjebak dalam skenario stagnasi: tidak sepenuhnya runtuh, tetapi juga gagal bangkit secara berarti.
Namun, peluang untuk tumbuh kembali tetap terbuka. Kuncinya terletak pada keberanian mengubah paradigma. Pemulihan harus dimaknai sebagai kesempatan membangun ulang Gayo Lues dengan fondasi yang lebih tangguh. Prioritas pertama adalah percepatan rehabilitasi infrastruktur dasar untuk memulihkan konektivitas dan roda ekonomi. Selanjutnya, diperlukan perlindungan ekonomi masyarakat melalui bantuan produktif bagi petani dan UMKM, bukan sekadar bantuan konsumtif.
Di saat yang sama, reformasi tata kelola lingkungan menjadi keniscayaan: restorasi DAS, penegakan tata ruang berbasis risiko bencana, serta investasi pada sistem peringatan dini. Tanpa itu, pembangunan hanya akan mengulang siklus kerentanan yang sama. Lebih dari itu, transparansi, partisipasi masyarakat, dan sinergi pemerintah pusat–daerah harus diperkuat agar pemulihan tidak berhenti pada retorika.
Gayo Lues kini berada di persimpangan sejarah. Jika penanganan tetap lemah, kemerosotan adalah keniscayaan. Jika berjalan apa adanya, stagnasi akan menjadi nasib. Namun dengan kebijakan yang tepat, krisis ini bisa menjadi titik balik menuju kebangkitan—bukan hanya pulih, tetapi tumbuh sebagai wilayah yang lebih adil, tangguh, dan berkelanjutan.
