Oleh: Tengku Siba Agam
Aceh Jaya hari ini mungkin belum merasakan banjir bandang seperti yang meluluhlantakkan Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan sejumlah kabupaten lain di Aceh. Namun justru karena itulah peringatan ini harus disampaikan sekarang. Sejarah bencana di Aceh menunjukkan satu pola yang sama: kerusakan hutan dibiarkan, peringatan diabaikan, lalu bencana datang tanpa kompromi. Aceh Jaya saat ini sedang berdiri di persimpangan yang sama—antara belajar dari musibah daerah lain atau mengulang tragedi yang serupa.
Banjir bandang yang melanda beberapa wilayah Aceh dalam beberapa tahun terakhir bukan semata akibat curah hujan tinggi. Ia adalah akumulasi panjang dari penggundulan hutan, pembalakan liar, penambangan ilegal, dan kebijakan yang lebih berpihak pada eksploitasi ketimbang keberlanjutan. Alam tidak pernah tiba-tiba murka. Ia bereaksi terhadap perlakuan manusia yang rakus dan abai.
Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan Aceh Utara memberikan pelajaran mahal. Di sana, hutan-hutan dirambah, daerah aliran sungai rusak, dan fungsi ekologis diabaikan. Ketika hujan turun, air tidak lagi memiliki ruang untuk ditahan. Sungai meluap, tanah longsor, rumah hanyut, dan nyawa melayang. Setelah itu, yang tersisa hanyalah penyesalan dan narasi klasik: “Ini bencana alam.” Padahal, manusia adalah aktor utamanya.
Aceh Jaya tidak boleh menunggu sampai tragedi itu datang. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan di daerah ini bukan isapan jempol. Di Kecamatan Krueng Sabee dan sekitarnya, aktivitas perusakan hutan berlangsung terang-terangan. Alat berat mengeruk tanah, bukit dibelah, dan kawasan hutan kehilangan fungsi alaminya. Yang lebih mengkhawatirkan, praktik ini seolah berjalan tanpa rasa takut, seakan ada keyakinan bahwa hukum tidak akan menyentuh mereka.
Di sinilah persoalan menjadi serius. Ketika tambang ilegal dan pembalakan liar terus beroperasi, publik wajar bertanya: apakah ini sekadar kelalaian, atau ada pembiaran yang disengaja? Sulit untuk tidak menduga adanya oknum yang dilindungi oleh sistem, atau setidaknya dibiarkan oleh kekuasaan. Jika negara absen dalam menjaga hutan, maka negara secara tidak langsung sedang membuka jalan bagi bencana.
Penanaman kelapa sawit yang menggantikan hutan alam juga memperparah kondisi ekologis. Sawit mungkin menjanjikan keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi ia tidak mampu menggantikan fungsi ekologis hutan. Hutan menyerap air, menahan tanah, dan menjaga keseimbangan alam. Ketika hutan diganti dengan monokultur sawit, maka keseimbangan itu runtuh. Bencana hanya tinggal menunggu waktu.
Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya seharusnya belajar dari daerah-daerah yang sudah lebih dulu menjadi korban. Jangan menunggu air bah datang untuk bertindak. Jangan menunggu korban berjatuhan baru sibuk membentuk tim dan menggelar rapat darurat. Pencegahan jauh lebih bermartabat daripada penanganan pascabencana yang selalu terlambat.
Opini ini bukan tuduhan bahwa Aceh Jaya telah gagal, melainkan peringatan keras agar kegagalan itu tidak terjadi. Menghentikan tambang ilegal, menindak tegas pelaku perusakan hutan, mencabut izin bermasalah, serta melakukan pemulihan lingkungan adalah langkah mendesak yang tidak bisa ditunda. Jika tidak, Aceh Jaya hanya tinggal menunggu giliran.
Bukan hal berlebihan jika dikatakan bahwa pembiaran ekologis adalah jalan menuju kepunahan perlahan. Bukan hilang dari peta secara geografis, tetapi hilang sebagai ruang hidup yang aman dan layak bagi warganya. Ketika bencana datang silih berganti, yang pergi bukan hanya harta benda, tetapi juga harapan.
Masih ada waktu bagi Aceh Jaya untuk berubah. Namun waktu itu tidak akan lama jika peringatan terus diabaikan. Alam tidak pernah lupa. Ia mencatat setiap pohon yang ditebang, setiap bukit yang diratakan, dan setiap pembiaran yang dilakukan. Ketika catatan itu penuh, maka bencana adalah cara alam menagihnya tanpa negosiasi.
