Katacyber.com | Lampung Selatan – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kalianda, Lampung Selatan, menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar membuka mata hati dan mendengar jeritan rakyat kecil yang semakin terhimpit oleh berbagai kebijakan yang dinilai belum menyentuh akar persoalan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan tajam adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai belum tepat sasaran dan berpotensi “meracuni rakyat” secara sosial maupun moral. Selasa, (07/10/2025).
Ketua Umum HMI Cabang Kalianda, Sandi Aprizal, menyampaikan bahwa program MBG sejatinya mengandung niat baik dalam meningkatkan gizi anak bangsa, namun secara substansial belum menjawab permasalahan utama kemiskinan struktural dan kesenjangan ekonomi. Ia menilai, masih banyak rakyat yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, sementara alokasi anggaran triliunan rupiah justru diarahkan pada proyek yang efektivitasnya belum terbukti secara ilmiah.
“Program ini belum menyentuh akar kemiskinan dan hanya menguntungkan sebagian pihak tanpa mempertimbangkan sila kelima Pancasila,” ujar Sandi.
Secara akademik, efektivitas program bantuan pangan seperti MBG perlu dikaji dengan pendekatan evaluasi kebijakan publik. Mengutip teori kebijakan sosial Dye (2017), kebijakan publik seharusnya didasarkan pada public needs assessment penilaian objektif terhadap kebutuhan masyarakat. Jika kebijakan lahir tanpa analisis empiris yang mendalam, maka berisiko menciptakan “ketergantungan semu” rakyat terhadap bantuan jangka pendek.
HMI Cabang Kalianda menilai bahwa di tengah kondisi ekonomi rakyat yang kian berat harga kebutuhan pokok yang terus melonjak, rendahnya daya beli, dan meningkatnya pengangguran di sektor informal prioritas kebijakan negara seharusnya diarahkan pada penguatan ekonomi rakyat.
“Bukan hanya memberi makan gratis dengan biaya fantastis tetapi hasil minimalis,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sandi juga menyoroti potensi persoalan kesehatan akibat bahan pangan yang disediakan dalam program tersebut. Dalam beberapa kasus, makanan yang dibagikan diduga tidak memenuhi standar keamanan pangan, sehingga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan masyarakat.
“Presiden Prabowo harus membuka mata hati dan mendengar jeritan rakyat. Jangan sampai program yang diklaim ‘bergizi’ justru menjadi simbol ketimpangan baru di tengah kesengsaraan rakyat kecil,” tambahnya.
Dari perspektif akademik, HMI memandang kritik ini sebagai bentuk tanggung jawab moral mahasiswa sebagai agent of change dan social control. Keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, kata Sandi, tidak cukup diwujudkan dengan kebijakan simbolik, melainkan melalui langkah struktural yang menyentuh akar ketimpangan sosial-ekonomi.
Ia menegaskan, urgensi program MBG perlu dipertimbangkan kembali dengan melakukan audit menyeluruh serta melibatkan akademisi, lembaga masyarakat sipil, dan organisasi kemahasiswaan dalam perencanaan serta evaluasi kebijakan.
“Transparansi dan akuntabilitas publik harus menjadi kunci agar setiap rupiah benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan sekadar alat pencitraan,” ujarnya.
Sandi juga menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap tiga kebutuhan pokok rakyat sandang, pangan, dan papan bukan hanya fokus pada satu aspek.
“Program MBG mungkin menjawab problem pangan, tapi bagaimana dengan sandang dan papan? Bagaimana dengan bayi, balita, dan masyarakat miskin yang tidak sekolah karena himpitan ekonomi?” tanya Sandi.
Sebagai pemuda yang berasal dari kalangan bawah, Sandi menilai bahwa rakyat desa sesungguhnya mampu memenuhi kebutuhan makan bergizi dengan biaya yang jauh lebih kecil.
“Dengan anggaran 15–20 ribu rupiah, kami di desa bisa makan sekeluarga. Padi kami tanam sendiri, sayur dari alam, dan masih bisa beli tahu, tempe, telur, atau ikan. Jadi, bukan satu kali makan anak sekolah saja yang penting, tapi kesejahteraan keluarga secara keseluruhan,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa kritik ini bukan bentuk sentimen terhadap pemerintah, melainkan panggilan moral agar uang rakyat digunakan dengan bijak.
“Dari triliunan anggaran yang digelontorkan itu ada uang kami, uang rakyat Indonesia. Tolong kelola dengan baik. Jika program MBG tidak bisa dibatalkan, setidaknya lakukan audit dan peninjauan menyeluruh di lapangan,” tegas Sandi.
HMI Cabang Kalianda menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pemerintah, bukan untuk menentang, tetapi untuk memastikan bahwa pembangunan benar-benar berpihak pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.
