Oleh: Danu Abian Latif
Penulis Buku Opini Nakal untuk Indonesia
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan dengan janji besar menyelamatkan generasi Indonesia dari stunting dan gizi buruk. Namun dari pelaksanaannya hingga hari ini, satu hal yang mencolok program ini tak dikuasai oleh ahli gizi.
Lembaga pelaksana utamanya, Badan Gizi Nasional (BGN), justru dipimpin oleh figur-figur yang tidak punya rekam jejak akademik atau profesional dalam bidang pangan, nutrisi, atau kesehatan. Di pucuk pimpinannya ada seorang insinyur geodesi, beberapa mantan jenderal, dan birokrat lintas sektor. Tak satu pun dikenal sebagai pakar gizi.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dijabat oleh Dr. Ir. Dadan Hindayana, seorang insinyur teknik geodesi. Di bawahnya, terdapat Mayjen (Purn) Lodewyk Pusung yang berlatar belakang militer, Sony Sonjaya yang berprofesi sebagai birokrat, dan Nanik S. Deyang yang berasal dari dunia jurnalisme. Sekretaris Utama BGN adalah Brigjen Sarwono, seorang purnawirawan militer, sedangkan Inspektorat Utama BGN dipimpin oleh Brigjen Jimmy Alexander, yang juga berlatar belakang militer.
Bagaimana mungkin program sebesar ini, yang menyangkut nyawa dan masa depan anak-anak, diserahkan pada orang-orang yang bahkan tidak memahami dasar-dasar keamanan pangan?
Ribuan Anak Keracunan, Tapi Disebut Wajar
Sejak awal tahun 2025, MBG dilaporkan menyebabkan gelombang keracunan massal di berbagai wilayah Indonesia. Data resmi menyebutkan setidaknya 4.711 orang menjadi korban, mayoritas adalah siswa sekolah dasar dan menengah. Namun angka ini berbeda-beda, tergantung lembaga yang mengeluarkannya. BPOM menyebut 5.320 kasus. Kementerian Kesehatan 5.207. BGN 5.080. Lembaga masyarakat bahkan menyebut 5.360 kasus.
Kasus-kasus terjadi merata di pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, hingga Papua. Di Bogor, 223 siswa di 9 sekolah mengalami keracunan. Di Sleman, 212 anak mengalami gejala serupa. Di Sragen, lebih dari 360 anak dan guru menjadi korban. Beberapa kepala daerah bahkan menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB).
Namun pemerintah bersikukuh bahwa ini semua bisa dimaklumi. Disebut hanya “4.700 dari 100 miliar porsi”, atau hanya “0,000004%” dari target. Angka statistik ini dijadikan alasan pembenaran bahwa sistem aman.
“Padahal satu saja anak keracunan, seharusnya cukup menjadi tanda bahaya.”
Dapur MBG harus di investigasi
Di balik ribuan kasus ini, masalah utama adalah dapur penyedia makanan. MBG didistribusikan lewat SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), dapur-dapur skala besar yang baru dibangun dengan cepat dan terburu-buru. Dalam banyak kasus, dapur ini tidak memiliki sertifikasi keamanan pangan.
Masakan dimasak tengah malam, disimpan dalam suhu ruang, dibungkus plastik, dan didistribusikan ratusan kilometer tanpa pendingin. Beberapa dapur ditemukan tidak memiliki akses air bersih atau alat sterilisasi. Petugas masak sebagian besar tidak dilatih standar sanitasi pangan.
Praktik-praktik seperti ini menjadi tempat tumbuh suburnya bakteri penyebab keracunan. Dalam kondisi seperti ini, bahkan bahan makanan yang awalnya segar bisa berubah menjadi racun.
Guru Menjadi Korban
Di lapangan, para guru menjadi pihak paling terdampak oleh sistem yang kacau ini. Mereka bukan hanya diminta membagikan makanan, tetapi juga mencatat, mengawasi, dan mengumpulkan kembali nampan makan. Lebih parah, ketika alat makan rusak atau hilang, guru diminta mengganti secara pribadi.
Guru yang seharusnya fokus mengajar kini berubah menjadi pengelola katering. Mereka menjadi sasaran amarah orang tua saat terjadi keracunan, tapi tidak punya kuasa sedikit pun dalam proses produksi makanan.
Tak hanya merendahkan profesi guru, kondisi ini juga membuat ruang belajar berubah menjadi ruang makan darurat yang tidak aman dan tidak higienis.
Anggaran Jumbo, Hasilnya Apa?
Program MBG digelontor dengan anggaran jumbo. Tahun 2025, pemerintah mengalokasikan Rp 121 triliun untuk tahap awal. Namun untuk 2026, angka itu melonjak tajam menjadi Rp 335 triliun. Angka yang lebih besar dari total anggaran kesehatan di beberapa tahun sebelumnya.
Sebagai perbandingan, anggaran pendidikan di 2026 diproyeksikan mencapai Rp 757 triliun tetapi itu untuk semua jenjang, dari SD sampai perguruan tinggi, termasuk gaji guru, pembangunan sekolah, buku, dan digitalisasi. MBG sendiri hanya untuk makan satu kali per hari, selama 200 hari sekolah.
Apakah layak mengalokasikan ratusan triliun rupiah untuk makanan yang belum tentu aman, sementara masih ada ribuan sekolah rusak, guru kekurangan pelatihan, dan puskesmas kekurangan dokter?
Ilmu Dikesampingkan, Ego Ditinggikan
Masalah utama dari MBG bukan pada niatnya tetapi pada siapa yang menjalankannya. Sebuah program gizi, di negara dengan ratusan profesor gizi, justru dijalankan tanpa satu pun ahli gizi di struktur pengambilan keputusannya.
Alih-alih melibatkan fakultas kesehatan masyarakat, institusi pangan, atau organisasi profesi gizi, pemerintah memilih menempatkan mantan jenderal dan birokrat umum di pos-pos strategis. Struktur BGN lebih menyerupai posko militer daripada lembaga pengembangan nutrisi anak bangsa.
Kita tidak sedang memberi bantuan logistik saat bencana. Kita sedang memberi makan pada anak-anak setiap hari, dengan risiko jangka panjang terhadap kesehatan mereka. Dan itu membutuhkan ilmu, bukan semata-mata manajemen proyek.
Tidak Ada Transparansi
Setiap kali keracunan terjadi, pemerintah menjanjikan investigasi. Namun hingga kini, hasilnya nyaris tak pernah diumumkan. Tidak ada laporan resmi yang bisa diakses publik tentang penyebab pasti keracunan, siapa penyuplai makanan, dan apakah dapur bersalah mendapat sanksi.
BPOM bahkan mengaku tak selalu diizinkan masuk ke dapur SPPG untuk melakukan pemeriksaan. Dalam beberapa kasus, sampel makanan terlambat diuji, atau malah dimusnahkan sebelum bisa diteliti.
Tanpa transparansi, tidak akan pernah ada perbaikan sistemik. Dan tanpa evaluasi menyeluruh, program sebesar ini hanya akan menjadi proyek pencitraan jangka pendek yang meninggalkan luka panjang.
Saatnya Kembalikan Program Ini ke Ahlinya
Program makan bergizi sangat penting tapi ia harus dijalankan oleh orang yang mengerti apa itu gizi, apa itu sanitasi pangan, dan bagaimana cara memasak makanan aman dalam skala besar. Saat ini, program ini gagal menjalankan prinsip-prinsip dasar itu. dibiarkan.
Jika yang bicara soal gizi bukan dokter, bukan ahli gizi, bukan ahli mikrobiologi lalu siapa yang bisa menjamin semua ini benar?
Alih-alih membela program ini secara buta karena kontrak politik, negara seharusnya mengakui kegagalannya dan memperbaiki dari akarnya Libatkan ahli, Transparankan pelaksanaan, Audit secara independen dan pastikan tidak satu pun anak harus dirawat di rumah sakit karena makanan dari negara.
Program ini diluncurkan sebagai janji politik tapi sekarang saatnya dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Gizi bukan soal popularitas bukan tentang seberapa cepat kita bisa membagi makanan, tapi seberapa aman dan bermanfaat makanan itu bagi tubuh anak-anak penerus bangsa. Anak-anak bukan alat kampanye untuk uji coba program compang-camping, mereka berhak atas makanan sehat, bersih, dan aman.
