Katacyber.com | Meulaboh – Dialog terbuka antara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh Barat dan Aliansi Mahasiswa Barat Selatan Aceh yang digelar pada malam ini, Kamis (4/9) malam, diwarnai kritik tajam terhadap Ketua DPRK Aceh Barat.
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Bupati Aceh Barat, Dandim, Kapolres, SKPK Aceh Barat dan beberapa anggota Dewan serta berbagai elemen mahasiswa dari Universitas Teuku Umar (UTU), STAIN Tengku Dirundeng Meulaboh, dan kampus lainnya, Ketua DPRK menjadi pusat sorotan karena kerap mangkir dalam aksi-aksi sebelumnya.
Presiden Mahasiswa UTU, Putra Rahmat, membuka penyampaian dengan menegaskan bahwa kehadirannya tidak mewakili aliansi mahasiswa secara keseluruhan, namun mewakili sikap mahasiswa UTU yang tetap akan melakukan aksi ke depan tanpa intervensi dari pihak mana pun. Ia menolak narasi yang menyebut gerakan mahasiswa telah diintervensi.
”Kami akan terus bersuara untuk rakyat, dan malam ini kami ingin berdialog mencari solusi, bukan untuk menghentikan perjuangan kami. Siapa pun yang mencoba menghentikan, kami anggap sebagai pengkhianat rakyat,” tegas Putra.
Putra juga menantang pemerintah dan DPR untuk menjelaskan peran mereka di tengah jeritan rakyat, serta mengecam sikap represif aparat keamanan terhadap aksi mahasiswa.
Zikri Marpandi, mahasiswa lainnya, secara langsung menyebut ketidakhadiran Ketua DPRK Aceh Barat pada aksi dua September sebagai pemicu kericuhan. Ia meminta agar dialog fokus pada isu daerah tanpa mengintervensi gerakan mahasiswa.
Nada kritik juga disuarakan oleh Dede Rahmat, yang menyambut Ketua DPRK dengan nada sarkastis. “Sudah tiga kali kami aksi, baru malam ini ibu Ketua DPRK hadir. Sampai jumpa di aksi selanjutnya, Ibu Ketua,” ucapnya diikuti tepuk tangan peserta dialog.
Tidak berhenti di situ, Dede juga menyinggung soal keterbatasan akses pendidikan bagi pemuda Aceh Barat. Ia menegaskan bahwa masih banyak anak daerah yang memiliki potensi besar namun terhalang biaya kuliah.
“Kami minta DPRK dan pemerintah daerah serius menyiapkan program beasiswa bagi pemuda Aceh Barat yang ingin berkuliah tapi kurang mampu. Jangan biarkan generasi kami berhenti hanya karena faktor ekonomi,” ujarnya, disambut sorakan setuju dari mahasiswa lain.
Mullah Oges Cabucci menambah tekanan dengan menyindir seringnya Ketua DPRK melakukan perjalanan dinas ke luar daerah. Ia menyebut, “Ibu Ketua lebih sering keluar daerah dibanding Bupati. Kami minta patuhi aturan Presiden terkait pembatasan perjalanan dinas pejabat.” katanya.
Oges juga menyinggung janji Kadis DLHK soal penuntasan tambang ilegal dalam 100 hari pertama pemerintahan Bupati yang hingga kini belum terbukti.
Kritik tak berhenti di sana. Maulana Ridwan Raden menyinggung persoalan pengangguran dan meminta solusi konkrit. Ia juga mengecam tindakan tidak etis Kadis DLHK yang mengirim video gajah membuang sampah ke grup pengaduan masyarakat. Selain itu, ia menyoroti upaya aparat kepolisian yang dianggap menghalangi mahasiswa dalam melakukan aksi.
Perwakilan Mahasiswa STAIN Tengku Dirundeng Meulaboh juga mengkritisi sikap Ketua DPRK dan menyebut aksi sebelumnya menjadi anarkis justru karena tidak adanya keterbukaan dan hadirnya ketua dewan. Ia meminta dukungan penuh terhadap RUU Perampasan Aset dan agar suara mahasiswa disampaikan ke pusat.
Menjawab semua kritik tersebut, Ketua DPRK Aceh Barat, Hj. Siti Ramazan dalam sambutannya, mengawali dengan mengajak hadirin bershalawat. Ia menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadirannya dalam aksi-aksi sebelumnya, dengan alasan sedang berada di Jakarta untuk urusan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Selain itu dirinya dalam waktu saat aksi dirinya sedang menjenguk saudaranya yang tengah sakit dan di rawat di Jakarta.
“Saya prihatin atas mahasiswa yang terluka dalam aksi. Ke depan, saya berharap aksi dilakukan dengan santun dan sebaiknya dilaksanakan di dalam gedung DPRK dalam bentuk dialog,” ujarnya.
Di akhir penyampaiannya, Ketua DPRK menyampaikan permintaan maaf satu per satu kepada mahasiswa yang hadir, namun pernyataan tersebut dinilai belum menjawab desakan mahasiswa soal pertanggungjawaban moral dan kinerja sebagai wakil rakyat. (*)
