Katacyber.com | Gayo Lues – BEM PSDKU Universitas Syiah Kuala (USK) Gayo Lues merespons polemik pengadaan mobil dinas baru untuk Bupati Gayo Lues. Menurut Pj. BEM PSDKU USK Gayo Lues, Indra Syahputra menilai tindakan pengadaan mobil tersebut merupakan praktik amoral yang dipertontonkan ke publik, Kamis (21/08/2025).
“Kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) PSDKU Universitas Syiah Kuala Gayo Lues, dengan penuh tanggung jawab moral, menyampaikan keprihatinan mendalam atas pengadaan mobil dinas mewah jenis Toyota Land Cruiser untuk Bupati Gayo Lues yang bernilai lebih dari Rp2,6 miliar.” ujar Indra (21/08).
Lanjutnya, kepemimpinan adalah amanah yang menuntut pengorbanan, bukan kemewahan. Di tengah masyarakat Gayo Lues yang masih bergulat dengan harga bahan pokok yang melonjak, akses pendidikan yang terbatas, serta sulitnya mencari lapangan kerja, pembelian mobil dinas mewah menunjukkan adanya jarak antara pemerintah dengan realitas rakyat yang dipimpinnya.
Regulasi yang Terabaikan
Dia juga menyinggung Permendagri No. 7 Tahun 2006 membatasi kapasitas mesin kendaraan dinas kepala daerah maksimal 3.200 cc. Land Cruiser yang dipilih melampaui ketentuan itu.
“PMK No. 32 Tahun 2025 menetapkan batas harga maksimal kendaraan dinas bupati sebesar Rp825 juta, jauh di bawah nilai mobil yang dibeli. Mengabaikan aturan bukan hanya soal teknis, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.” tegasnya.
Dia menegaskan, anggaran miliaran rupiah seharusnya dapat dialihkan untuk hal-hal yang lebih urgen dan bermanfaat langsung bagi masyarakat, misalnya program bantuan pangan untuk meringankan beban warga miskin, perbaikan infrastruktur desa yang menunjang mobilitas ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, yang merupakan fondasi pembangunan jangka panjang.
Berdasarkan pers rilis yang dikirim ke katacyber.com. Berikut tuntutan PSDKU USK Gayo Lues:
1. Bupati dan Pemkab Gayo Lues segera memberikan klarifikasi terbuka dan meninjau ulang kebijakan pengadaan mobil dinas ini dengan mempertimbangkan kemaslahatan rakyat.
2. DPRK Gayo Lues dan lembaga pengawas melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan APBD agar sesuai aturan serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
3. Pemerintah daerah agar lebih mengutamakan program-program yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat daripada fasilitas mewah pejabat.
Aktivis mahasiswa Gayo Lues tersebut mengingatkan, pemimpin yang berguna adalah pemimpin yang mengedepankan kepentingan publik, bukan sebaliknya.
“Kami percaya, pemimpin yang baik bukanlah yang menonjolkan kemewahan, melainkan yang berani hidup sederhana bersama rakyat dan menempatkan kemaslahatan masyarakat sebagai prioritas utama.” tutupnya.
