Katacyber.com | Meulaboh – Sudah dua puluh tahun pasca penandatanganan nota kesepakatan Helsinki antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Barat (GAM), harapan dan kesejahteraan serta kehidupan yang layak bagi masyarakat Aceh masih menjadi pertanyaan.
Khususnya bagi bagi para mantan kombatan Gerakan Aceh Barat (GAM), anak-anak dan janda korban konflik, janji-janji dalam bentuk perdamaian belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat Aceh.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Jaringan Anak Syuhada (JASA) Wilayah Kabupaten Aceh Barat, Hendra S. Ia mengatakan, ditengah limpahan dana Otsus Khusus (Otsus) yang telah mengalir ke Aceh sejak 2005, sebagai korban konflik masih hidup dalam garis kemiskinan.
“Anak-anak yang kehilangan orang tua mereka akibat terlibat dan berimbas dalam perjuangan, harus bersusah payah menghidupi keluarga dan dirinya sendiri. Kesejahteraannya dalam memperoleh ekonomi yang layak terus dilakukan tanpa ada perhatian lebih dari pemerintah,” ungkap Hendra kepada Katacyber di Meulaboh, Kamis (14/8/2025).
Selain itu, Janda-janda yang ditinggal para suaminya demi cita-cita kemerdekaan Aceh, kini menghadapi kenyataan pahit, kesejahteraan masih jauh dari kata keadilan dan perhatian. Pertanyaan pun muncul dari berbagai kalangan, “Apakah korban konflik harus menunggu kemerdekaan yang sebenarnya terlebih dahulu, baru bisa merasakan kesejahteraan?,” tanya Hendra.
Kita melihat, tambah Hendra, dalam kenyataannya, setelah dua dekade damai, perubahan yang diharapkan belum benar-benar dirasakan dan menyentuh bagi mereka yang paling berdampak pada saat perjuangan dan selesai perdamaian.
Ia juga menyoroti penggunaan dana Otsus yang selama ini digelontorkan dalam jumlah yang begitu besar. “Evaluasi mendalam diperlukan untuk menilai apakah dana tersebut benar-benar telah tepat sasaran dan efektif?, terutama untuk meningkatkan dan mengangkat taraf hidup korban konflik dan mantan komandan GAM?,” tanya Hendra dengan berulang-ulang.
Dalam momentum peringatan dua dekade perdamaian GAM dan Indonesia, refleksi terhadap perjalanan Aceh pasca konflik menjadi sangat penting. Sudah saatnya seluruh pihak baik pemerintah daerah maupun pusat, untuk memperkuat komitmen dalam membangun Aceh yang lebih damai, adil dan tentunya kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Aceh.
“Mengingat sekarang Aceh telah dipimpin oleh mantan panglima GAM sebagai gubernur Aceh saat ini. Semoga semua harapan kami bisa tercapai untuk Aceh yang lebih sejahtera,” tutupnya. (*)
