Oleh : Danu Abian Latif
Penulis Buku Opini Nakal Untuk Indonesia
Indonesia sedang berjalan di atas sebuah jembatan keledai yang rapuh, reyot, dan penuh tambalan. Jembatan ini bukan sekadar infrastruktur fisik, tetapi simbol perjalanan bangsa dari masa kemerdekaan yang penuh idealisme menuju era kemunduran yang dipoles dengan kata-kata manis. Di ujung jembatan itu, bukanlah kemakmuran yang menanti, melainkan jurang yang dalam korupsi yang dilegalkan lewat celah hukum, kebodohan yang dibungkus sebagai kebebasan, dan kekuasaan yang diwariskan layaknya harta keluarga.
Kita menyebut diri sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, tetapi demokrasi yang berjalan hari ini lebih mirip pasar malam. Semua orang bisa berteriak, semua orang bisa menawarkan janji, dan semua janji itu bisa dibeli asalkan Anda punya cukup uang. Di tengah pasar malam itu, rakyat menjadi penonton yang hanya diberi tiket masuk tanpa kuasa menentukan pertunjukan. Hasilnya, pemilu menjadi ritual lima tahunan yang sekadar melahirkan wajah-wajah lama dengan baju baru.
Jembatan keledai ini dibangun di atas fondasi yang retak sejak awal. Para pendiri bangsa berbicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi kini keadilan itu seperti etalase toko ada yang bisa melihat, sedikit yang bisa membeli. Dalam 78 tahun merdeka, kekayaan negara menumpuk di tangan segelintir orang. Dalam laporan “Towards a More Equal Indonesia” (2017), menyatakan bahwa 4 orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan setara dengan gabungan 100 juta rakyat termiskin. Namun kita tetap sibuk membanggakan pertumbuhan ekonomi, seolah angka-angka itu bisa menutup fakta bahwa perut rakyat banyak tetap kosong.
Korupsi adalah tiang penyangga utama jembatan ini. Kita melihatnya setiap hari, dalam berita, dalam pembicaraan warung kopi, bahkan dalam candaan media sosial. Seolah korupsi adalah bagian dari DNA bangsa. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dulu menjadi benteng terakhir, kini dilemahkan lewat revisi undang-undang. Para pelaku kasus besar sering mendapat hukuman ringan, sementara rakyat kecil yang mencuri kayu bakar atau sandal bisa dipenjara bertahun-tahun. Inilah jembatan yang kita bangun bersama di satu sisi menjanjikan kemajuan, di sisi lain menopang bobroknya moral kekuasaan.
Birokrasi yang kita miliki juga tidak kalah ironis. Dalam teori, birokrasi ada untuk melayani rakyat. Dalam praktik, birokrasi seringkali justru menjadi penghalang terbesar. Surat izin, dokumen, dan prosedur panjang sering kali tidak dibuat untuk memastikan kualitas, melainkan untuk menciptakan peluang pungli. Bahkan dalam era digitalisasi, ketika semua mestinya serba cepat, lambannya proses administratif tetap saja menjadi alasan klasik. Seolah kita sengaja mempertahankan kerumitan demi melanggengkan posisi tawar para pejabat kecil.
Media yang seharusnya menjadi anjing penjaga demokrasi kini berubah menjadi alat propaganda. Banyak media besar dimiliki oleh politisi atau pengusaha yang punya kepentingan langsung terhadap kekuasaan. Berita-berita kritis terhadap pemerintah dibungkam, diganti dengan narasi prestasi yang belum tentu nyata. Ruang publik pun dipenuhi dengan informasi setengah matang, clickbait murahan, dan tayangan yang memanjakan insting terendah penonton. Rakyat dijejali gosip artis dan drama politik, sementara isu-isu mendasar seperti ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, dan pelanggaran HAM tenggelam.
Pendidikan nasional kita pun tidak lepas dari masalah. Kurikulum berubah mengikuti arah angin politik, guru dibebani administrasi berlebihan, dan siswa dipaksa menghafal tanpa diajak berpikir kritis. Akibatnya, kita menghasilkan generasi yang mahir mengulang jawaban ujian tetapi gagap menghadapi realitas. Sistem pendidikan kita seakan dirancang untuk mencetak pekerja patuh, bukan warga negara yang berani mempertanyakan kebijakan. Di sisi lain, pendidikan tinggi menjadi ladang bisnis biaya kuliah meroket, sementara kualitas pengajaran stagnan.
Sementara itu, krisis lingkungan semakin parah. Hutan-hutan di Kalimantan dan Papua habis ditebang demi sawit dan tambang. Sungai-sungai tercemar limbah industri, laut penuh plastik, dan udara di kota-kota besar menjadi racun. Namun pemerintah tetap mengeluarkan izin baru bagi perusahaan-perusahaan besar dengan alasan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Perlawanan dari masyarakat adat dan aktivis lingkungan sering kali dibalas dengan kriminalisasi. Kita sedang menghancurkan rumah kita sendiri demi keuntungan jangka pendek.
Di tengah semua itu, rakyat mulai kehilangan rasa percaya. Tidak hanya kepada pemerintah, tetapi juga kepada sesama. Polarisasi politik yang tajam membuat kita mudah saling curiga. Perbedaan pilihan politik dianggap sebagai perbedaan identitas yang tak bisa didamaikan. Media sosial memperburuk keadaan dengan algoritma yang hanya menampilkan informasi yang memperkuat prasangka masing-masing. Kita semakin terpecah, sementara mereka yang di atas semakin kokoh.
Ironinya, semua masalah ini sudah lama terlihat, tetapi kita memilih untuk tetap berjalan di atas jembatan keledai itu. Kita tahu bahwa papan-papannya rapuh, paku-pakunya longgar, dan di bawahnya menganga jurang kehancuran. Namun kita terus melangkah karena percaya bahwa entah bagaimana, jembatan ini akan membawa kita ke tempat yang lebih baik. Padahal tanpa perbaikan mendasar, kita hanya akan jatuh bersama-sama ke dalam jurang itu.
Sejarah sudah memberi banyak pelajaran. Dari Orde Lama yang tumbang karena krisis ekonomi dan konflik politik, ke Orde Baru yang runtuh akibat korupsi dan represi, hingga era Reformasi yang kini terancam oleh oligarki dan pelemahan institusi demokrasi. Setiap periode menunjukkan pola yang sama kekuasaan yang terlalu lama dipegang oleh segelintir orang selalu berakhir dengan kehancuran. Namun kita tampaknya tidak pernah benar-benar belajar.
Jembatan keledai yang kita pijak hari ini tidak dibangun oleh satu generasi saja. Ia adalah hasil kompromi, kelalaian, dan keserakahan banyak pihak selama puluhan tahun. Para politisi yang lebih mementingkan elektabilitas daripada integritas, pengusaha yang memanfaatkan celah hukum untuk mengeruk keuntungan, birokrat yang nyaman dalam status quo, dan rakyat yang terlalu cepat puas dengan perbaikan kecil. Semua berkontribusi pada kondisi ini.
Kita tidak akan selamat hanya dengan berdoa atau berharap. Perubahan nyata membutuhkan keberanian kolektif untuk merobohkan jembatan yang rapuh ini dan membangun yang baru dengan fondasi yang kuat. Fondasi itu adalah kejujuran, keadilan, dan partisipasi rakyat yang sejati. Tanpa itu, apa pun yang kita bangun hanya akan mengulang siklus kehancuran.
Namun, melihat kenyataan politik saat ini, keberanian itu tampaknya masih jauh. Banyak yang sudah terlalu nyaman dengan posisinya, bahkan jika posisi itu berada di tepi jurang. Banyak pula yang lebih takut kehilangan fasilitas daripada kehilangan masa depan bangsa. Akibatnya, kita terus berjalan, langkah demi langkah, menuju titik di mana jembatan ini akan runtuh. Dan ketika itu terjadi, tidak akan ada waktu untuk menyesal.
Indonesia, dengan segala potensinya, layak mendapatkan lebih dari sekadar jembatan keledai yang reyot. Tetapi selama kita tidak berani menghadapi kenyataan dan mengganti papan-papan lapuk itu, perjalanan kita hanya akan menjadi kisah klasik tentang negara yang menghancurkan dirinya sendiri. Sejarah mungkin akan mencatatnya sebagai peringatan, tetapi bagi kita yang hidup di dalamnya, itu adalah tragedi yang bisa dihindari jika saja kita mau.
Jembatan ini masih berdiri, meski goyangannya makin terasa. Setiap gemetar adalah sinyal peringatan, tetapi kita sudah terlalu terbiasa untuk peduli. Dan di sinilah masalah terbesar kita bukan hanya pada korupsi yang merajalela atau ketidakadilan yang menahun, tetapi pada ketidakmampuan kita untuk merasa gentar di hadapan kehancuran yang sudah jelas di depan mata.
