Katacyber.com | Aceh Jaya – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pabrik Aceh Jaya kembali menjadi sorotan publik. Proyek yang menelan dana puluhan miliar rupiah dari APBK Aceh Jaya, bahkan menurut sejumlah pemberitaan sebelumnya diduga turut menggunakan Dana Desa (DD) dari seluruh gampong di Aceh Jaya, hingga kini tak kunjung menampakkan hasil sebagaimana dijanjikan pemerintah daerah. Selasa, (27/08/2025).
Tokoh muda Aceh Jaya, Candra, menilai persoalan ini menjadi pukulan keras bagi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ia menegaskan bahwa penggunaan uang rakyat tanpa pertanggungjawaban jelas sama saja dengan mengkhianati amanah publik.
“BUMD ini dibentuk dengan tujuan mulia, yaitu untuk menggerakkan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya: pabrik terbengkalai, rakyat kehilangan harapan, dan uang miliaran rupiah seolah hilang tanpa arah,” ujar Candra.
Ia juga menyoroti sikap diam Panitia Khusus (Pansus) DPRK Aceh Jaya yang dibentuk untuk mengawal kasus tersebut. Menurutnya, pansus semestinya hadir sebagai representasi rakyat untuk memastikan transparansi, audit terbuka, dan akuntabilitas. Namun, hingga kini tidak ada langkah konkret maupun laporan publik yang disampaikan.
“Diamnya pansus membuat masyarakat semakin curiga. Jangan sampai lembaga legislatif yang seharusnya menjadi pengawas justru ikut larut dalam kebisuan. Apakah pansus hanya formalitas? Atau ada kepentingan tertentu yang membuat kasus ini sengaja dibiarkan tenggelam?” tambahnya.
Lebih lanjut, Candra mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah Aceh Jaya telah lama terkikis akibat berbagai persoalan, termasuk kasus korupsi replanting sawit puluhan miliar yang sempat mencuat sebelumnya. Menurutnya, persoalan BUMD ini hanya memperkuat opini bahwa tata kelola pemerintahan Aceh Jaya jauh dari prinsip transparansi.
“Kasus-kasus seperti ini membuat rakyat muak. Rakyat menuntut kejelasan, bukan sekadar janji. Jika DPRK dan pansus tidak mampu bekerja, maka aparat penegak hukum Kejaksaan bahkan KPK harus turun tangan untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan dana BUMD ini,” tegasnya.
Candra menambahkan, setiap rupiah dari kas daerah maupun Dana Desa adalah amanah rakyat yang tidak boleh dipermainkan. Ia meminta pemerintah daerah bersama DPRK Aceh Jaya segera membuka hasil audit, menjelaskan arah penggunaan anggaran, dan memberikan pertanggungjawaban secara transparan kepada publik.
“Jika kasus ini dibiarkan, maka bukan hanya uang rakyat yang hilang, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Aceh Jaya akan runtuh sepenuhnya,” pungkasnya.
