Katacyber.com ǀ Banda Aceh – Maulana Iqbal ketua Umum Himpunan mahasiswa Islam Komisariat Ushuluddin dan filsafat menyoroti Rivisi Undang-Undang TNI di salah satu hotel.
Menurutnya, hal tersebut sangat berbahaya karena RUU TNI ini sangat berpotensi bisa mengembalikan dwifungsi ABRI dan bisa mengancam Demokrasi di Indonesia ini.
“Reformasi 1998 telah menetapkan Bahwa TNI harus kembali ke baraknya dan fokus pada pertahanan negara. Namun, beberapa Pasal dalam RUU TNI justru membuka celah bagi militer untuk kembali mengisi jabatan-jabatan sipil, yang secara langsung bertentangan dengan semangat reformasi tersebut.”kata Iqbal, Rabu (19/03/2025).
Ia berpandangan, RUU tersebut memungkinkan prajurit aktif untuk menduduki posisi di berbagai lembaga sipil, seperti kementerian, BUMN, atau lembaga strategis lainnya.
“Jika hal ini disahkan, maka kita akan menyaksikan kembalinya pola lama di mana militer tidak hanya berperan dalam pertahanan, tetapi juga dalam pengambilan kebijakan sipil. Ini berbahaya karena militer sebagai institusi bersenjata memiliki karakteristik komando yang hierarkis dan tertutup, berbeda dengan prinsip demokrasi yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas.” Terangnya lagi.
Ia menuding, pemberian peran ganda tersebut bisa menghambat regenerasi di sektor sipil dan mempersempit ruang bagi profesional non-militer untuk berkontribusi dalam pemerintahan.
Selain itu, sejarah telah menunjukkan bahwa keterlibatan militer dalam jabatan sipil sering kali berujung pada kebijakan yang lebih mengedepankan pendekatan keamanan dari pada pendekatan berbasis kesejahteraan dan keadilan sosial.
“Sebagai seorang mahasiswa saya menekankan bahwa Indonesia harus belajar dari sejarah. Demokrasi yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun akan terancam jika militer kembali diperbolehkan masuk ke ranah jabatan politik sipil.” imbuhnya
Ia meyakini bahwa mahasiswa dan masyarakat sipil harus bersuara lantang menolak setiap kebijakan yang berpotensi menghidupkan kembali dwi fungsi TNI.
“Reformasi harus tetap dijaga, dan supremasi sipil atas militer harus tetap ditegakkan demi masa depan demokrasi Indonesia yang lebih sehat dan berkeadilan.” tutupnya.
