Katacyber.com | Blangpidie – Aliansi Masyarakat Kuala Bate bersama 33 OKP/Ormas secara tegas menolak Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Abdya Mineral Prima. Penolakan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRK Aceh Barat Daya (Abdya), yang turut dihadiri pihak perusahaan serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Abdya melalui Plt Sekda, Amrizal, S.Sos, beserta unsur terkait. Senin, (22/09/2025).
Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB tersebut dibuka oleh Ketua DPRK Abdya, Roni Guswandi. Dalam forum itu, pihak PT. Abdya Mineral Prima diberikan kesempatan untuk menyampaikan kronologi dan informasi terkait izin usaha pertambangan mereka.
Selanjutnya, berbagai perwakilan masyarakat, OKP/Ormas, dan instansi terkait menyampaikan pandangan masing-masing. Hasilnya, seluruh pihak yang hadir menyatakan sikap tegas menolak keberadaan IUP PT. Abdya Mineral Prima.
Koordinator Aliansi Masyarakat Kuala Bate, Ibrahim, menegaskan pihaknya bersama 33 OKP/Ormas, masyarakat, serta stakeholder terkait sepakat menolak tambang tersebut dengan alasan potensi dampak buruk terhadap lingkungan.
“Dengan konsekuensi apapun, kami tetap menolak IUP PT. Abdya Mineral Prima karena kami menilai keberadaan tambang akan memberikan dampak yang tidak menyehatkan terhadap lingkungan sekitar,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator II, Bob Fakrul Razi, menyampaikan bahwa audiens dalam RDP bersepakat menolak seluruh jenis pertambangan di Kecamatan Kuala Bate yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat maupun daerah.
Di penghujung kegiatan, Plt Sekda Abdya, Amrizal, S.Sos, juga menyampaikan sikap yang sama. Menurutnya, pemerintah bukan anti terhadap investasi, tetapi lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
“Ini bukan berarti kita anti investasi, namun lebih kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan yang harus kita prioritaskan,” tegasnya.
