Oleh Zulfata, CEO Media Katacyber.com
Dinamika politik selalu muncul di antara pemerintah dan rakyat, terkadang dinamika tersebut lebih condong menutup pintu peluang kesejahteraan umum, demikian juga dengan sebaliknya, lebih mengarah pada penguatan arogansi-otoriterian. Hadirnya gerakan mahasiswa di berbagai daerah yang turun ke jalan menyampaikan aspirasi yang mewakili rakyat adalah bagian dari upaya merespons dinamika tersebut agar tetap dalam koridor demokratis dan berkeadilan. Sehinggga ketimpangan antara pemerintah dan rakyat semakin tidak kronis.
Landasan gerakan mahasiswa yang bergerak di berbagai daerah tersebut pun bukan tanpa alasan, mereka tampak memahami betul bahkan dapat disebut visioner ketika melihat arah negara saat dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Seratus hari kenirja pemerintah Koalisi Merah Putih (menuju koalisi permanen) telah memberi dorongan tersendiri bagi mahasiswa untuk turun ke jalan.
Tuntutan mereka pun tampak rasional sebagai upaya memitigasi arah negeri ini agar tidak terlalu jauh terperosok ke dalam praktik-praktik manipulatif. Dari banyak tuntutan mereka di antaranya adalah adanya praktik ugal-ugalan yang dilakukan terkait adanya gejala multifungsi ABRI, evaluasi Makan Bergizi Gratis (MBG), rombak kabinet yang dianggap boros dan bermasalah, tolak revisi UU Minerba, hingga menolak revisi tatib DPR. Dari beberapa tuntunan ini tentunya mengarah agar tidak menciptakan bom waktu bagi rakyat secara massif, yang kemudian menciptakan efek domino dalam menyusahkan rakyat.
#indonesiagelap yang dilontarkan adalah upaya suara rakyat yang cepat penangkap dari luar pemerintah terkait perkembangan negara dari hari ke hari. Melalui tanda pagar tersebut pemerintah senantiasa dapat membuka diri dari berbagai kebijakan yang dinilai syarat dengan modus manipulatif, niat baik pemerintah dari sini telah menampakkan tanda-tanda yang tidak baik.
Pembelahan publik antara pro dan kontra terhadap pengelolaan negara semakin tidak mendewasakan dari hari ke hari. Bagi yang berada di lingkaran pemerintah, justru menyampaikan #indonesiacerah, sebaliknya, bagi yang menyelami arah pemerintah dari luar lingkar penguasa justru melihat #indonesiagelap. Perbedaan cara pandang ini tentu tidak akan ketemu ketika kedua poros tidak saling menjalin untuk menemukan solusi yang lebih megedepankan kesejahteraa rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan sekelompok pemodal yang berada di dalam maupun di belakang pemerintah.
Terhitung sejak 100 hari lebih masa kerja kabinet pemerintah Prabowo-Gibran, memang ada kesan balutan narasi persatuan telah disusupi dengan serangkaian agenda persengkokolan lima tahunan untuk mempertahankan kekuasaan. Berbagai janji kampanye Prabowo-Gibran justru dominannya terkesan hanya sebatas kampanye. Demikian program unggulannya, meski dianggap bertahan, namun berdampak pada ketidakstabilan politik pendidikan Indonesia.
Perhatikan saja misalnya hari ini publik belum begitu diberi bukti antara kebutuhan pendidikan yang layak degan kebutuhan MBG. Di sisi lainnya, pemeritah seakan-akan menempatkan program MBG sebagai faktor yang mempengaruhi kebijakan efisiensi aggaran. Ditambah lagi dengan pemerintah terus menciptakan semacam badan investasi yang kemudian dapat membiayai berbagai program pemeritah.
Dari pola pemerintah dalam merangkul para petinggi partai politik saat ini, dapat terlihat celah bahwa apapun boleh dilakukan oleh elite asalkan koalisi politik permanen tercapai dan Prabowo Subianto akan didukung dan dimenangkan sebagai Presiden Republik Indonesia selanjutnya. Dalam konteks ini pula #indonesiagelap semakin menampakkan tanda-tadanya dengan berbagai keanehan sikap politik yang berada di Kabinet Merah Putih yang tidak efisien bekerja nampun tidak dievaluasi secara radikal, namun pada suatu momen yang sama anggaran justru dipangkas secara radikal.
Pertanyaan lebih dalamnya adalah sebananya dalam arti yang sesunggunya untuk dipergunakan mendanai apakah hasil dari pemangkasan anggaran tersebut? Sehingga para menteri terkait tidak kebakaran jenggot saat dimintai konrfasi publik; penyataan menteri mengalami kebimbangan tersendiri sebelum dan setelah seruan aksi mahasiswa di berbagai daerah menggugat kebjikan pemerintah.
Dari realitas politik kekinian memang sulit memperdebatkan apakah #indonesiagelap atau #indonesiacerah, sebab dominasi politik pemerintah akan selalu menjadi penentu kebijakan, terlebih dengan kemungkinan peluang terjadinya koalisi permanen akan terjadi, ambisius dalam mempertahankan kekuasaan tampak semakin kental dan mengakar. Tak peduli ada dua matahari kembar saat memimpin Indonesia, tak peduli ada berapa program yang terbukti gagal namun terus dilanjutkan proyek strategis nasional.
Sungguh #indonesiagelap memberikan sinyal bahwa kesejahteraan rakyat hanya sebatas omong kosong. Sebaliknya #indoesiacerah adalah nama lain dari cara negara memaksa rakyat untuk diam saja dan tidak mengevalusi kinerja pemerintah Prabowo-Gibran secara serius.
