Oleh Zulfata
CEO Media Katacyber.com
Genderang perang terhadap judi online terus ditabuh dari masa transisi kepemimpinan Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo Subianto. Di awal pemerintahan Presiden Prabowo, gerakan bongkar dari dalam terkait perjudian semakin mengganas, tidak tanggung-tanggung, sejumlah pegawai kementerian menjadi tersangka dalam melanggengkan perbuatan haram tersebut. Dampak lanjutannya, TNI/Polri pun tampak semakin serius menggarap perang terhadap praktik perjudian. Satu sisi, upaya perang atau mitigasi pemberantasan perjudian di awal pemerintahan Presiden Prabowo layak diapresiasi.
Terlepas dari itu, ada sisi gelap atau cara pandang terhadap perjudian yang jarang diangkat ke publik, apalagi dibongkar melalui pendekatan birokarasi-kekuasaan. Sebab perjudian yang dimaksud adalah jalan tangga membembentuk atau melanggengkan kekuasaan itu sendiri. Singkatnya, preseden inilah yang penulis maksud sebagai perjudian politik.
Sederhananya, memang ada kemiripan cara kerja judi online dengan judi politik, sayangnya judi online memiliki cakupan praksis yang sempit. Berbeda dengan judi politik yang cakupannya tak bisa disederhanakan meskipun dapan dilihat dan dibuktikan secara empiris. Meskipun kita optimis perjudian online dapat diberantas, namun selama perjudian politik semakin menggurita, maka lambat laun perjudian online itu akan kembali tumbuh subur pada waktunya. Mengapa sedemikian, karena dalang di balik dalang dari praktik perjudian tersebut tanpa disadari bermuara di perjudian pilitik. Belum lagi menguli hubungan perjudian politik dengan siklus ekonomi bawah tanah yang menyulap tidak legal seolah legal.
Rasionalitasnya, bayangkan berapa besar multi player efek dari praktik atau permainan perjudian politik, bukan saja sistem politik yang semakin brutal, melainkan dapat merusak sistem cara kerja otak publik dalam berpolitik dari masa ke masa. Hal ini telah terbukti melalui berbagai rezim, hingga dapat ditemukan bagaimana peradaban politik Indonesia menceritakan kepada kita bahwa hari ini tidak ada kata halal haram dalam dunia politik. Demikian halnya frasa judi terkadang tidak melekat pada politik, meskipun ada yang beranggapan bahwa politik adalah realitasnya perpolitikan hari ini.
Yang menjadi kajian catatan singkat ini adalah, mengapa perjudian online diperangi? Tentu jawabannya adalah selain merusak mentalitas publik, juga mempengaruhi stabilitas ekonomi dan keamanan elite-publik. Sebaliknya, mengapa perjudian pilitik tidak menjadi titik fokus yang dapat dikemas sebagai ancaman negara? Barangkali pertanyaan ini sulit dijawab karena cara kerja politik Indonesia identik dengan perjudian, ada pertaruhan dramatis yang dikelola di sana. Ada manipulatif atas nama kepentingan rakyat di situ. Ada pula penyeludupan misi memperkaya diri dan golongan di dalamnya.
Dalam konteks ini pula sejatinya kita sebagai makhluk politik terkadang tanpa disadari ikut merayakan pesta perjudian pilitik itu, baik tersadari maupun tidak. Jaring laba-laba perjudian politik ini dapat menembus batas apapun, ia dapat mempengaruhi setiap lapisan dan gerakan publik.
Misalnya, perjudian politik dapat membuat seorang pengusaha pemburu rente dapat dianggap sebagai sosok yang dermawan dan peduli nasib rakyat miskin. Dapat pula dapat mengemas seorang pencuri menjadi aktor dakwah-agamawan, hingga dapat mncipatakan rakyat tanpa sadar berjuang untuk merusak aspirasi kerakyatannya sendiri.
Untuk itu, barangkali kita terkadang malu malu kucing mengakui bahwa kita anti perjudian, namun jauh ke dalam kita terperosok jauh ke dalam, bahkan hidup bergelimang pengalaman intelek-ekonomi yang ditopangi oleh perjudian politik dari tingkat pusat hingga ke desa. Maka, sudah selayaknya pula kita menengok ke atas untuk memikirkan mengapa konsep perjudian terlalu sempit dimaknai di negeri ini, padahal di sisi lain kita tanpa melalui persidangan kita telah terlanjur melegalkan perjudian politik tersebut, baik pada saat hakim yang disogok maupun saat hakim tidak masuk kantor karena gajinya kurang. Sungguh Indonesia semakin unik untuk dipahami.
