Katacyber.com | Banda Aceh – Menyikapi dinamika penanganan dan pemulihan pascabencana banjir di Aceh, Zuhari Alvinda Haris Ketua Dema Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (Dema) UIN Ar-Raniry memandang bahwa kunci utama percepatan proses tersebut sangat bergantung pada ketersediaan, kecepatan, dan kualitas data yang disuplai oleh pemerintah kabupaten.
Zuhari menyatakan masih terdapat kendala dalam penyediaan data yang komprehensif dan tepat waktu. Hal ini mencakup data kerusakan infrastruktur seperti rumah, jalan, dan fasilitas umum, serta data jaring pengaman sosial, termasuk daftar penerima bantuan dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak” ujarnya, sabtu (28 Maret 2026).
“Padahal, data-data tersebut merupakan prasyarat utama dalam proses penyaluran anggaran dan implementasi program oleh pemerintah pusat.” Sambungnya.
Perlu dipahami bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran yang besar untuk penanganan bencana banjir di Aceh. Namun demikian, percepatan pencairan dan realisasi program sangat bergantung pada kelengkapan, validitas, dan ketepatan waktu data yang disampaikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Zuhari juga menyampaikan “Ketika suplai data dari pemerintah kabupaten tidak berjalan optimal, maka dampaknya kepada masyarakat langsung terasa yang mengakibatkan penanganan darurat melambat, pemulihan terhambat, dan bantuan tidak dapat tersalurkan secara maksimal” jelasnya.
Oleh karena itu, Zuhari menekankan pentingnya peran pemerintah kabupaten sebagai garda terdepan sekaligus “juru kunci” dalam menentukan arah dan prioritas penanganan di lapangan.
“Pemerintah kabupaten memiliki tanggung jawab utama dalam menyuplai data, menetapkan skala prioritas, serta memastikan seluruh kebutuhan korban terpetakan dengan baik.” pungkas Zuhari
Zuhari mendesak agar pemerintah kabupaten lebih fokus, cepat, dan responsif dalam proses pendataan lintas sektor secara akurat dan terintegrasi.
“Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar penanganan bencana dapat berjalan efektif, cepat, dan tepat sasaran.” ucapnya
Dalam konteks ini, narasi yang menyebutkan pemerintah pusat lambat perlu dilihat secara lebih objektif dan proporsional. “Penanganan bencana adalah tanggung jawab bersama lintas level pemerintahan, yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh koordinasi dan kinerja di setiap tingkatan” Sambungnya
Terakhir, Zuhari sangat prihatin atas keterlambatan dan kegagalan pemerintah kabupaten menyuplai data rumah per rumah dalam penanganan bencana dan pemulihan pascabencana. Dukungan dan kerja bersama menjadi fondasi utama bagi percepatan pemulihan masyarakat terdampak. Dan sinkronisasi antara pemerintah kabupaten hingga pusat harus selaras dan tidak ada manipulasi data yang bisa menyebabkan kesengsaraan bagi masyarakat.
Zuhari menegaskan “Apabila, presiden berbicara terkait pemulihan hampir seratus persen sesuai data yang diterima, diduga ada permainan jahat yang dilakukan pihak kabupaten ataupun Pemda Aceh. Dan jika benar, maka itu jelas kejahatan yang nyata dan harus diusut se tuntas-tuntasnya” tutup Zuhari.
