Katacyber.com | Sabang – Pemerintah Kota Sabang mulai mematangkan rencana kerja sama dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang dalam upaya memperkuat pemahaman hukum kepemiluan di masyarakat. Hal ini dibahas dalam pertemuan antara Wakil Wali Kota Sabang, Suradji Junus, dan jajaran KIP, Rabu (4/3/2026).
Pertemuan tersebut mengarah pada penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KIP Kota Sabang dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Sabang, yang akan difokuskan pada penyuluhan hukum terkait proses pemilu.
Suradji Junus menilai, sinergi antara penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Kerja sama ini penting untuk memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai koridor hukum, sekaligus memperkuat pemahaman masyarakat terhadap proses demokrasi,” ujarnya.
Menurutnya, penyuluhan hukum kepemiluan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, tidak hanya dalam menggunakan hak pilih, tetapi juga dalam memahami aturan serta tanggung jawab sebagai warga negara.
Ia menambahkan, rendahnya pemahaman terhadap regulasi kerap menjadi salah satu faktor terjadinya pelanggaran dalam proses pemilu. Karena itu, edukasi yang berkelanjutan dinilai penting untuk meminimalkan potensi tersebut.
“Melalui penyuluhan hukum, masyarakat diharapkan tidak hanya berpartisipasi, tetapi juga memahami hak dan kewajibannya sesuai ketentuan,” katanya.
Rencana kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat literasi hukum kepemiluan di tengah masyarakat, sekaligus mendukung terciptanya proses demokrasi yang lebih berkualitas di Kota Sabang.
Pemerintah Kota Sabang juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penguatan demokrasi melalui kolaborasi dengan lembaga penyelenggara pemilu di daerah.
