Katacyber.com | Takengon – Bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh sejak akhir November 2025 dinilai belum menunjukkan pemulihan yang nyata. Meski Pemerintah Pusat menyatakan kondisi telah membaik, fakta di lapangan justru memperlihatkan krisis lanjutan, terutama di sektor ekonomi dan distribusi kebutuhan pokok, Jumat (19/12/2025).
Di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, wilayah dataran tinggi Gayo, harga kebutuhan pokok masih bertahan tinggi pascabencana. Harga beras ukuran 15 kilogram kini berkisar antara Rp250.000 hingga Rp400.000 per sak, meningkat signifikan dibandingkan sebelum bencana yang berada di kisaran Rp200.000–Rp230.000 per sak.
Komoditas lain turut mengalami lonjakan harga. Telur ayam dijual hingga Rp160.000–Rp175.000 per papan, ikan teri asin mencapai Rp15.000–Rp35.000 per ons, sementara gas elpiji 3 kilogram dilaporkan langka dengan harga tembus Rp220.000 dan elpiji 15 kilogram mencapai Rp1.500.000. Kondisi ini memaksa sebagian warga kembali menggunakan kayu bakar yang dijual Rp10.000–Rp20.000 per ikat.
“Situasi ini menyedihkan. Rakyat dipaksa bertahan dengan keterbatasan akibat mahal dan langkanya kebutuhan pokok,” ujar Ketua Hima PPKn FIP UMMAH, Fauzan Akbar.
Selain itu, kerusakan jalan dan jembatan akibat banjir dan longsor menyebabkan jalur distribusi logistik belum sepenuhnya pulih. Pasokan sembako dan BBM hanya bisa masuk melalui jalur darurat seperti Kampung Permata, Guci, dan Buntul. Kondisi ini membuat harga BBM melonjak tajam.
Harga BBM bersubsidi di tingkat pengecer dilaporkan mencapai Rp18.000 per liter untuk Pertalite, Rp25.000 per liter untuk Pertamax, dan Rp35.000 per liter untuk solar. Ketika dibawa ke desa-desa pelosok Aceh Tengah dan Bener Meriah, harga sempat melonjak hingga Rp80.000–Rp100.000 per liter pada pekan sebelumnya dan kini masih berada di kisaran Rp35.000–Rp40.000 per liter.
Situasi tersebut memicu kekecewaan masyarakat, terutama terhadap pernyataan Pemerintah Pusat yang menyebut kondisi telah membaik. Bahkan, di sejumlah titik wilayah terdampak, warga mengibarkan bendera putih sebagai simbol keputusasaan dan permintaan pertolongan serius.
Menanggapi kondisi itu, Hima PPKn FIP UMMAH menilai negara terlalu cepat menyimpulkan pemulihan, sementara masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar.
“Ketika masyarakat masih menghadapi keterbatasan pangan, harga tak terkendali, dan akses jalan terputus, klaim bahwa kondisi telah membaik jelas belum mencerminkan realitas di lapangan. Pemulihan seharusnya diukur dari terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat,” tegas Fauzan.
Ia juga menyoroti kebijakan Pemerintah Pusat yang menutup akses bantuan kemanusiaan internasional di tengah situasi darurat, namun tetap membuka ruang bagi kepentingan investasi dan masuknya tenaga kerja asing.
“Jangan alergi terhadap bantuan kemanusiaan. Ini krisis rakyat kita sendiri. Jangan tahan rakyat dalam kesusahan,” ujarnya.
Selain persoalan harga dan akses, Hima PPKn FIP UMMAH turut mengkritik distribusi bantuan logistik yang dinilai belum terkoordinasi secara merata dan tepat sasaran. Di sejumlah wilayah terdampak, bantuan dilaporkan menumpuk di titik tertentu, seperti di Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, sementara daerah lain yang sama-sama terdampak justru belum tersentuh secara memadai.
Kondisi ini mencerminkan lemahnya perencanaan distribusi serta minimnya pemetaan kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Bantuan yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan sosial dinilai kehilangan efektivitas akibat tata kelola yang tidak optimal.
“Persoalannya bukan hanya ketersediaan bantuan, tetapi juga transparansi dan keadilan dalam penyalurannya. Jika distribusi tidak merata dan data penerima tidak terbuka, ketidakadilan justru muncul di tengah situasi darurat,” lanjut Fauzan.
Ia menegaskan, dalam kondisi bencana, kecepatan penanganan harus dibarengi dengan akurasi serta pelibatan masyarakat lokal, relawan, dan mahasiswa agar distribusi bantuan benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata warga.
Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, Hima PPKn FIP UMMAH menyatakan komitmennya untuk terus mengawal penanganan bencana dan proses pemulihan pascabencana di Aceh.
“Mahasiswa hadir bukan untuk pencitraan, tetapi untuk bersuara ketika rakyat masih kesulitan. Selama pemulihan belum benar-benar dirasakan masyarakat, kami akan tetap menjalankan peran kritis,” tutup Fauzan.
