Babak lanjut konflik politik antara Sekda Aceh dengan Ketua DPRA terus bergulir, dari gerak senyap hingga tudingan terbuka, dari isu nikah siri-istri muda, kudeta hingga menyerobot aturan tak menghormati DPRA. Ada sejumlah gejala pemaksaan politik kepentingan dan tarik ulur di antara kedua “anak buah” Gubernur Aceh Muzakir Manaf tersebut.
Fenomena konflik di antara dua kaki tangan orang nomor satu di Aceh tersebut seakan tampak menyulitkan poemerintah pusat dalam membaca arah dan kebutuhan politik Aceh. Kekaburan lawan dan kawan semakin pekat di Aceh, siapa barang siapa, siapa titipan siapa, siapa lawan siapa yang terlihat di permukaan, sementara riak konflik di dalam belum mampu menemukan pusaran konflik yang sesungguhnya. Meski demikian, ekonomi Aceh semakin terjun bebas.
Di sinilah publik mengalami kegamangan politik saat membaca kemana kendali politik yang dimainkan dalam momen konflik Sekda Aceh Vs DPRA. Satu sisi berebut kuasa anggaran otsus hingga TKD, satu sisi melawan narasi mengaminkan prestasi pemerintah pusat dengan mengorbankan beberapa bagian rakyat yang nyaris mati diamuk banjir bandang.
Dalam babak lanjutan konflik Sekda Aceh-DPRA patut dibaca agar rakyat tidak larut dalam konflik kepentingan elite. Publik didorong harus mampu mengimbangkan energi politik Aceh untuk membuka kerakyatan yang cenderung dibungkam oleh kerjasama kuasa lokal-nasional.
Hingga hari ini, kedua kaki tangan Gubernur Aceh Muzakir Manaf itu masih mendapat restu penuh, Ketua DPRA masih dianggap kader terbaik saat ini, begitu juga Sekda Aceh masih diberikan lampu hijau untuk mengendalikan yang bahkan di luar kewenangan jabatan seorang Sekda. Demikian pula perwakilan pemerintahan pusat, dalam memainkan orkestra politik Aceh pascabencana banjir Sumatera, di waktu bersamaan ia juga hanya mampu menjadi penonton dan tak mampu mengendalikan politik internal lokal secara berkelanjutan.
Sehingga ada waktunya pemerintah pusat hanya menggantung harapan untuk Aceh, dan ada waktunya pula membiarkan Aceh babak belur dengan permainan konlik elite lokal yang dimainkan sendiri. Karena tidak semua konflik itu dapat dikendalikan sesuai rencana, terkadang konflik yang dikelola juga berpotensi liar memangsa tuannya sendiri, senjata makan tuan, begitulah pribahasa menyebutnya.
