Jeritan generasi muda Indonesia dalam mendapat pekerjaan semakin nyaring, berabgai rezim pemerintahan telah dilalui, namun akselerasi kesejahteraan di sektor pekerjaan tak kunjung mengalir pada generasi muda yang jauh dari lingkar politik, atau jejaringan kerabat penguasa.
Produk politik dalam bentuk kebijakan dan program yang menyasari daya akses lapangan pekerjaan tampak direncanakan hanya sekedar gimmick dalam memuluskan kepentingan bisnis lingkar pemilik modal dan kekuasaan. Meskipun industri, investasi, garapan luas lahan semakin meningkat dari periode ke periode, namun semua hal tersebut tidak berbanding lurus dengan daya serap lapangan pekerjaan oleh rakyat Indonesia. Jangankan berbanding lurus, seperempat saja tak terserap.
Di waktu yang bersamaan, PHK indsutri padat karya secara bertahap terus rutin terjadi, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah cenderung tak mampu memitigasi bagaimana agar keseimbangan industri dan ivestasi benar-benar berdampak bagi peningkatan pendapatan perkapita rakyat Indonesia.
Meski di awal pemerintahan kalangan elite telah mendapat pembagian kekuasaat di berbagai sektor, namun pembagian tersebut menciptakan pola sebagai bagian dari konsolidasi ekonomi politik internal, sehingga dapak pembagian kekuasaan tersebut hanya berputar pada pusaran internal dan lintas poros kekuasaan. Inilah yang dimaksud lapangan pekerjaan disabotase secara politik. Meski di hilir rakyat terus optimis menunggu kejutan membuka lapangan pekerjaan secara masif, baik di sektor formal maupun nonformal.
Dalam konteks itu, laporan kemajuan program yang berpihak kepada rakyat atau menyerap lepangan pekerjaan selalu tercatat sesuai target ketika sampai di meja Presiden Republik Indonesia ke-8. Fenomena laporan Asal Bapak Senang (ABS) merupakan praktik nyata dari apa yang disebut sabotase politik tersebut.
Uniknya, di waktu bersamaan,sanotase politik dan gimmick membuka lapangan pekerjaan dilakukan, APBN terserus dikeruk dan didistribusikan kepada poros yang mahir melakukan sabotase politik tersebut. Sehingga spirit melaksanakan program yang dikucurkan dari APBN seutuhnya terjaring dalam muara sabotase program yang kemudian tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, melainkan membuka skema keuntungan berkelanjutan dari distribusi anggaran APBN.
Lantas, pertanyaan yang mendasarnya adalah, siapakah gerombolan pelaku sabotase politik yang tak henti-hentinya memanipulasi kekuasaan dan APBN untuk kepentingan rakyat? atau sabotase politik tersebut telah menjadi darah daging politik di seluruh wilayah Indonesia? sehingga program membuka lapangan pekerjaan di level nasional/lokal dan program kerakyatan lainnya hanya sekedar pemikat tanpa kepastian untuk merawat ketimpangan ekonomi rakyat demi stabilitas nasional mudah dikendalikan pemilik modal dan penguasa. Sungguh berpolitik dengan rakyat miskin telah menjadi sesuatu yang dikelola di republik ini. Pada akhirnya, tidak akan muncul perlawanan dari politik kaum miskin, kecuali hal itu disusupi pemilik modal, sebab gerakan politik kaum miskin dianggap anarkis dan dihadapakan dengan perkara hukum.
