KataCyber.com | jakarta – Lembaga Swadaya Masyarakat Youth Against Corruption (YAC) melayangkan surat resmi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia terkait alokasi hibah sebesar Rp 3 miliar dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah kepada tiga instansi vertikal, Selasa (29/4/2025).
Dalam surat tersebut, YAC meminta agar Mendagri memberikan teguran resmi kepada Bupati Aceh Tengah dan mengevaluasi rencana hibah kepada Polres Aceh Tengah, Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, dan Kodim 0106/Aceh Tengah.
YAC menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Selain itu, kebijakan ini dianggap tidak sejalan dengan prinsip tata kelola keuangan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Kami dan sejumlah pegiat sosial di Aceh Tengah telah menyampaikan keberatan atas rencana hibah tersebut, namun belum ada tanggapan dari pemerintah daerah,” ujar Suyanto, Koordinator YAC.
Ia juga menyoroti bahwa anggaran hibah tersebut telah muncul dalam laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), yang menunjukkan bahwa alokasi dana itu sudah direncanakan sejak awal, meskipun bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Karena itu, wajar jika publik menduga adanya pemufakatan jahat antara pemerintah daerah dan instansi vertikal di Aceh Tengah. Sebab meskipun sudah dilarang, hibah tersebut tetap dianggarkan,” lanjut Suyanto.
Ia menegaskan, jika Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tidak segera membatalkan hibah tersebut, pihaknya akan menyurati Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
“Jika dalam waktu dekat Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah belum mengevaluasi dan membatalkan hibah kepada tiga instansi vertikal tersebut, kami akan menyurati Mabes Polri dan Kejaksaan Agung RI,” pungkasnya.
