Katacyber.com | Aceh Barat Daya – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh Barat Daya mengapresiasi arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya bersama DPRK setempat dalam penguatan layanan air bersih serta pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Abdya pada tahun anggaran 2026, Sabtu, (10/01/2026).
KNPI mencatat pernyataan Wakil Ketua DPRK Aceh Barat Daya, Nurdianto, yang menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Abdya telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp1 miliar dalam APBK 2026 untuk subsidi tarif air bersih bagi masyarakat. Subsidi tersebut ditujukan khusus bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sebagai upaya menjamin keterjangkauan layanan air bersih.
Anggaran subsidi air bersih tersebut dialokasikan melalui perangkat daerah terkait dan menjadi bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam melindungi hak dasar masyarakat terhadap akses air bersih yang layak.
Di sisi lain, KNPI juga mengapresiasi langkah Perumdam Tirta Abdya yang pada tahun 2026 tidak lagi mengajukan penyertaan modal kepada pemerintah daerah. Kebijakan ini dinilai mencerminkan peningkatan kinerja perusahaan daerah sekaligus komitmen menuju kemandirian dan pengelolaan yang profesional serta berkelanjutan.
KNPI menilai penting adanya pemahaman publik terkait perbedaan antara penyertaan modal dan subsidi tarif air bersih. Penyertaan modal merupakan dukungan keuangan pemerintah daerah kepada BUMD yang dicatat sebagai aset perusahaan guna memperkuat operasional dan pengembangan usaha. Sementara itu, subsidi tarif air bersih merupakan kebijakan sosial yang ditujukan langsung kepada masyarakat dan tidak dicatat sebagai modal Perumdam.
Dengan demikian, kebijakan subsidi air bersih dan arah kemandirian Perumdam Tirta Abdya merupakan dua instrumen kebijakan yang berjalan seiring dan saling melengkapi. Pemerintah daerah hadir melalui perlindungan layanan dasar bagi masyarakat, sementara Perumdam diarahkan menjadi BUMD yang sehat dan berdaya saing.
“Kemandirian Perumdam adalah capaian yang patut diapresiasi, dan subsidi air bersih merupakan wujud keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Keduanya menjadi langkah positif bagi Aceh Barat Daya,” ujar Ketua KNPI Aceh Barat Daya, Teguh Novrianto.
KNPI berharap kebijakan tersebut diiringi dengan peningkatan kualitas layanan, transparansi pengelolaan, serta komunikasi publik yang berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat Aceh Barat Daya.
