Katacyber.com | Blangpidie – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Blangpidie menilai penegakan hukum seharusnya berdiri pada prinsip keadilan yang tegas dan konsisten. Dalam konteks maraknya praktik pelanggaran hukum, khususnya kasus tambang ilegal di Aceh Barat Daya, pendekatan yang lebih dominan menekankan pada edukasi justru dikhawatirkan membuka ruang negosiasi yang merugikan masyarakat dan negara.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Blangpidie, Afan Fajeri, menegaskan bahwa hukum pidana harus menjadi fokus utama, bukan sekadar memberikan pembinaan atau edukasi kepada pelanggar.
Menurutnya, pola pikir yang mengedepankan edukasi kepada pelanggar hukum berpotensi menciptakan kompromi yang melemahkan keadilan serta memperpanjang praktik pelanggaran itu sendiri.
“Sejatinya hukum pidana itu hadir untuk memberi efek jera. Bila aparat lebih memilih jalur edukasi, maka bukan mustahil pelanggar hukum akan menganggap tindakannya bisa ditoleransi. Ini berbahaya, karena justru membuka celah negosiasi antara penegak hukum dan pelanggar,” tegas Afan Fajeri dalam keterangan persnya, Selasa (30/9/2025).
Ia menambahkan, dalam kasus tambang ilegal yang menyeret dugaan setoran hingga Rp360 miliar ke sejumlah oknum, langkah yang harus ditempuh adalah penindakan pidana yang transparan dan akuntabel. Edukasi, lanjutnya, tetap penting, namun porsinya harus ditujukan kepada masyarakat luas agar tidak terjebak dalam praktik ilegal, bukan untuk pelaku yang jelas-jelas melanggar hukum.
HMI Cabang Blangpidie juga mendesak Kapolda Aceh agar mengambil sikap tegas terhadap temuan Panitia Khusus (Pansus) DPRA tersebut, sekaligus memastikan aparat tidak terlibat atau bermain di balik praktik tambang ilegal yang merugikan daerah.
“Jika ini dibiarkan, kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum akan semakin runtuh. Kami menegaskan, fokus harus pada proses pidana, bukan pada ruang kompromi yang justru menciderai keadilan,” pungkas Afan.
