Sedikit banyaknya Pemerintah Pusat telah mengetahui sepak terjang politik Aceh pascaMoU Helsinki, ditambah lagi pengelolaan dana otsus oleh Pemerintahan Aceh layak dinilai gagal karena tidak mampu mengoptimalisasi kesejahteraan rakyat di kalangan seluruh masyarakat terdampak konflik Aceh, justru yang menikmati buah manis dana otsus atau kekhusuan Aceh lainnya adalah kalangan elite politik Aceh.
Berbagai praktik manuver yang dilakukan oleh elite politik Aceh terbadap pusat pasca MoU Helsinki cenderung blunder, mulai dari ultimatum referendum yang berujung pada permintaan maaf hingga menyulut propaganda ingin menggerakan kemerdemaan layaknya masa lalu (masa politik perjuangan Aceh).
Mencermati serangkaian manuver politik elite Aceh. Pada momen tertentu Pemerintah Pusat patut diapresiasi oleh rakyat Aceh karena mampu “menjinakkan” politik pemerintah Aceh yang suka mengatasnamakan kepentingan rakyat Aceh, sehingga hari ini tak seutuhnya rakyat Aceh sejalan dengan kebijakan politik Pemerintah Aceh yang dinilai ambisius dan cenderung abai dengan aspirasi masyarakat di luar barisan penguasa. Sehingga arah perjuangan pemerintah Aceh terkesan hanya memilih segelintir kelompok lembaga atau masyarakat Aceh, tidak mewakili seluruh aspirasi masyarakat Aceh,
Meskipun peran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) hari ini bertugas nyaris tak beda dengan SKPA atau terkesan bekerja di bawah Sekda Aceh, suara-suara lantang dan kritis dari masyarakat Aceh yang mengevaluasi bahkan menolak kebijakan manipulatif dan ugal-ugalan Pemerintah Aceh dan DPRA adalah bukti nyata tak seutuhnya Pemerintahan Aceh benar-benar ingin mensejahterkan rakyat Aceh. Mungkin atas fakta ini yang melandasi Presiden Prabowo Subianto tidak ingin terjebak oleh politik gertak sambal yang sering dilontarkan elite politik Aceh melalui simbol atau instrumen perjuangan Aceh, termasuk soal UUPA.
Satu sisi, rakyat Aceh patut berterima kasih kepada sikap Presiden Prabowo Subianto yang dalam momen tertentu tidak mendengar kehendak elite politik Aceh, karena dominanya elite politik Aceh merasa terlalu nyaman memanipulasi masyarakatnya sendiri. Misalnya, anggota DPR-RI Dapil Aceh gemar bersikap lain diucap lain ditindakan, lain argumen di TV Parlemen, lain pula perbuatannya terhadap masyarakat Aceh, sehingga pada akhirnya rakyat Aceh yang menanggung kerugian yang berlipat ganda.
Perlu digarisbawahi oleh pemerintah pusat, selama rakyat Aceh masih menolak kebijakan ambisius dan manipulatif oleh Pemerintahan Aceh, selama itu pula Pemerintah Pusat jangan mengabulkan keinginan elite politik Aceh, jika hal tersebut dikabulkan, maka akan menciptakan ruang bebas bagi kalangan elite politik Aceh untuk menyengsarakan rakyat Aceh secara terstruktur dan massif. Inilah barangkali catatan yang patut dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo Subianto agar segera memutuskan praktik lingkaran setan elite Aceh yang mengatasnamakan kepentingan rakyat namun menusuk rakyat dari dalam.
