Penulis zuhari Alvinda Haris Ketua Dema Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Empat pulau jatuh ke tangan Sumatera Utara, dan para pemimpin kita justru memilih berbicara soal kolaborasi. Ironis. Saat marwah Aceh dipertaruhkan, yang ditawarkan adalah wacana sinergi bukan sikap tegas membela tanah leluhur. Apakah kita sedang kehilangan arah, atau sebenarnya sudah lama kehilangan keberanian?
Hari ini, Mualem duduk bersama Gubernur Sumatera Utara, membicarakan peluang dan potensi kerja sama. Seolah-olah kita telah rela. Seolah semua sudah selesai, dan Aceh tak lagi memiliki tekad untuk merebut kembali yang secara historis dan moral adalah miliknya. Padahal, ini bukan semata perkara batas administrasi. Ini soal harga diri. Soal tanah, laut, dan identitas Aceh yang kian terkikis sejengkal demi sejengkal.
Empat pulau itu bukan objek investasi. Bukan barang dagangan yang bisa dibagi hasil atau dikelola bersama atas nama proyek jangka panjang. Itu adalah bagian dari tubuh Aceh dari sejarah, darah, dan hak atas wilayah yang diabaikan oleh pusat, lalu dilegalisasi melalui keputusan menteri. Dan kita baik pemimpin maupun rakyat diharapkan diam dan bersikap “kolaboratif”?
Apakah kita lupa bagaimana Aceh diberi janji dalam Perjanjian Helsinki 2005? Janji tentang otonomi khusus yang hingga hari ini belum utuh ditepati. Kita disuruh tunduk, diberi ruang sempit untuk bernapas, lalu perlahan tapi pasti wilayah-wilayah kita diambil satu demi satu. Hari ini empat pulau. Besok, siapa tahu apa lagi?
Yang lebih menyakitkan, bukan hanya karena mereka mengambil tapi karena kita sendiri yang membuka pintu. Atas nama kolaborasi. Atas nama kerja sama. Padahal saat tanah hilang, yang lenyap bukan hanya peta tetapi jati diri kita sebagai bangsa yang dulu dikenal tak tunduk. Kita yang dulu dijuluki “Nanggroe Teulebeh Ateuh Rung Donya” kini nyaris tak berdaya, bahkan dalam urusan mempertahankan pulau sendiri.
Apakah ini warisan yang akan kita serahkan kepada generasi Aceh berikutnya? Tanah yang dikebiri dan pemimpin yang membisu?
Sudah saatnya Aceh memiliki pemimpin sejati bukan sekadar juru damai. Sebab damai tanpa keadilan adalah kepalsuan. Damai tanpa ketegasan hanyalah jeda sebelum kehilangan yang lebih besar. Jangan biarkan sejarah mencatat bahwa kita kalah karena memilih diam.
