penulis putra Aceh Singkil
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia baru-baru ini menerbitkan Surat Keputusan Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang menetapkan empat pulau di wilayah Kabupaten Aceh Singkil sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Keputusan ini sontak mengejutkan masyarakat Aceh dan memicu kegelisahan publik.
Lebih dari itu, keputusan tersebut menjadi ujian perdana bagi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, H. Muzakkir Manaf dan H. Fadhlullah, yang baru saja terpilih melalui Pilkada langsung. Dalam konteks ini, bukan sekadar persoalan administrasi wilayah, melainkan menyangkut harga diri, kekayaan alam, dan kedaulatan rakyat Aceh.
Masyarakat bereaksi cepat. Penolakan menggema di berbagai ruang publik dan media sosial. Namun, hingga kini, Pemerintah Aceh belum mengeluarkan pernyataan resmi ataupun langkah konkret menanggapi keputusan yang berdampak besar ini. Publik pun mulai bertanya-tanya: ke mana suara pemimpin Aceh saat tanahnya diambil secara administratif?
Jika empat pulau tersebut tidak segera diperjuangkan untuk kembali ke pangkuan Aceh, maka ini bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan kegagalan historis gagal menjaga batas, gagal menjaga marwah.
Perlu diingat, Aceh bukan sekadar wilayah administratif. Aceh adalah tanah yang dibangun oleh darah perjuangan. Setiap jengkal tanahnya memiliki cerita, termasuk wilayah Singkil yang berada di ujung barat daya. Di sanalah, masyarakat hidup bersahaja dengan laut dan pulau-pulaunya, menggantungkan hidup dari sumber daya alam yang melimpah. Kehilangan pulau berarti kehilangan sumber hidup dan hak atas kekayaan sendiri.
Lebih menyedihkan lagi, ketika elite-elite politik di Aceh terlihat lebih sibuk mengurus rotasi jabatan, bagi-bagi proyek, atau menyusun agenda seremonial, ketimbang merespons ancaman nyata atas wilayahnya sendiri. Kapan lagi kedaulatan dipertahankan, kalau bukan sekarang? Dan siapa lagi yang akan menjaga tanah ini, jika bukan pemimpinnya?
Dari tanah Singkil yang kaya sejarah dan semangat perjuangan, kami, putra daerah, menyerukan kepada Pemerintah Aceh khususnya kepada Bapak Muzakkir Manaf dan Fadhlullah untuk tidak tinggal diam. Perjuangkan kembali hak Aceh. Rebut kembali pulau-pulau kami. Kami yakin, seluruh rakyat Aceh akan berada di belakang Bapak berdua untuk menuntut kembali hak dan kedaulatan yang telah diwariskan oleh para pendahulu.
Empat pulau itu bukan sekadar titik di peta, tapi simbol harga diri Aceh. Jangan biarkan lembaran pertama kepemimpinan ini ditulis dengan tinta kegagalan.
Salam hormat dari putra Aceh Singkil.
