Katacyber.com | Lampung Selatan – Koordinator Daerah (Korda) Lampung Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lampung Selatan. Desakan ini muncul setelah maraknya kasus keracunan massal pelajar di sejumlah daerah, termasuk di wilayah Lampung. Kamis, (09/10/2025).
Program MBG yang sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas gizi peserta didik, justru menimbulkan persoalan serius akibat lemahnya pengawasan dan kontrol mutu makanan yang disalurkan kepada siswa. Dalam pantauan dan laporan yang diterima, sejumlah pelajar dilaporkan mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi makanan dari program tersebut.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), hingga akhir September sampai 4 Oktober 2025 tercatat sebanyak 10.428 pelajar di seluruh Indonesia mengalami keracunan akibat konsumsi makanan program MBG. Sementara Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat bahwa pada periode 29 September–3 Oktober 2025, terdapat 1.883 anak yang menjadi korban keracunan tambahan. Dengan demikian, total korban MBG hingga 4 Oktober 2025 telah mencapai 10.482 anak di berbagai provinsi.
Di Provinsi Lampung sendiri, sejumlah kasus turut terjadi. Salah satunya di Bandar Lampung, di mana 247 pelajar dilaporkan mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG pada awal September. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kualitas bahan makanan, higienitas dapur penyedia, serta lemahnya sistem pengawasan di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Lampung Selatan yang menjadi salah satu wilayah pelaksana aktif program ini.
“Kasus keracunan pelajar di berbagai wilayah, khususnya di Lampung, menunjukkan lemahnya pengawasan dan kontrol kualitas dalam pelaksanaan program MBG. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab penuh dan segera melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang, khususnya di Lampung Selatan,” tegas Reza Fernando, Korda BEM SI Lampung.
Reza menilai bahwa kegagalan di lapangan bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan bukti dari tidak matangnya perencanaan dan minimnya koordinasi antarinstansi. Program yang seharusnya membawa manfaat justru menimbulkan dampak negatif bagi anak-anak sekolah yang merupakan generasi penerus bangsa.
“Kami mendukung niat baik program MBG, tetapi pelaksanaannya harus serius, transparan, dan berbasis standar keamanan pangan. Jangan sampai program bergizi malah menjadi bencana gizi,” lanjutnya.
BEM SI juga mendorong Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap vendor penyedia makanan. Setiap temuan kelalaian harus ditindak tegas agar tidak ada ruang bagi praktik asal-asalan dalam pelaksanaan program publik.
