Oleh: Aulia Halsa S.H
Sudah hampir dua dekade sejak penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki pada 15 Agustus 2005, yang mengakhiri konflik panjang antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia. Perdamaian ini menjadi momen bersejarah yang membuka babak baru dalam politik Aceh – dengan otonomi khusus, dana besar, dan lahirnya partai politik lokal.
Namun, setelah hampir 20 tahun berlalu, muncul pertanyaan penting: apakah semangat perjuangan masa lalu benar-benar telah membuahkan perubahan yang berarti bagi rakyat Aceh?
Secara historis, Aceh adalah daerah yang kuat dalam perlawanan. Dari era Kesultanan Aceh yang berjaya, hingga menjadi benteng terakhir dalam melawan kolonialisme Belanda, Aceh tidak pernah kekurangan semangat untuk melawan ketidakadilan. Konflik bersenjata di masa modern yang diperjuangkan oleh GAM lahir dari rasa kecewa terhadap ketimpangan pembangunan dan eksploitasi sumber daya. Maka ketika perdamaian hadir, rakyat Aceh berharap perubahan akan segera terasa.
Sayangnya, realita politik pasca-damai tidak seindah yang dibayangkan. Partai lokal yang seharusnya menjadi wadah aspirasi rakyat malah banyak terjebak dalam konflik internal dan perebutan kekuasaan. Tidak sedikit mantan pejuang yang kini menjadi elite politik, justru terlibat dalam praktik korupsi dan jauh dari kehidupan rakyat.
Sementara itu, Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang digelontorkan sejak 2008 dalam jumlah triliunan rupiah setiap tahun, belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Aceh masih termasuk provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera. Infrastruktur dasar, akses pendidikan dan kesehatan, serta lapangan kerja, masih menjadi persoalan besar.
Ini adalah ironi dari perjuangan panjang yang dulu begitu heroik. Apa yang terjadi hari ini seolah menjauh dari semangat keadilan dan keberpihakan kepada rakyat yang dulu menjadi alasan utama perlawanan.
Sudah saatnya kita melakukan refleksi bersama. Perdamaian bukan hanya tentang tidak adanya senjata. Perdamaian sejati adalah ketika rakyat bisa hidup sejahtera, mendapatkan hak-haknya, dan memiliki pemimpin yang bersih serta amanah.
Rakyat Aceh berhak mendapatkan politik yang lebih baik – politik yang tidak hanya berslogan “mantan pejuang”, tapi benar-benar berjuang untuk rakyat. Rakyat juga perlu lebih kritis, aktif mengawasi, dan tidak diam saat hak-haknya diabaikan.
Perjuangan Aceh belum selesai. Kini, bentuknya bukan lagi angkat senjata, melainkan perjuangan melalui pendidikan, kesadaran, dan keberanian untuk memperbaiki sistem yang rusak dari dalam.
