Katacyber.com | Banda Aceh – Pernyataan Ketua DPRD Sumatera Utara yang menuntut pertahanan empat pulau yang telah masuk wilayah administratif Sumut berdasarkan keputusan Kementerian Dalam Negeri, menuai kritik keras dari Presiden Mahasiswa Universitas Iskandar Muda (UNIDA), Abdul Aziz, Sabtu, (15/06/2025).
Abdul Aziz menilai pernyataan tersebut menunjukkan ketidakpahaman terhadap kompleksitas persoalan yang sedang terjadi.
“Mengklaim harus mempertahankan pulau-pulau itu tanpa dialog dan kajian mendalam justru berpotensi memicu konflik horizontal yang merugikan masyarakat Aceh dan Sumut,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa keputusan administratif Kemendagri tidak dapat dijadikan dalih mutlak untuk menutup ruang aspirasi dan hak historis masyarakat Aceh yang memiliki keterikatan kuat terhadap pulau-pulau tersebut.
“Ini bukan sekadar soal batas wilayah, tapi soal keadilan sosial dan penghormatan terhadap identitas budaya yang tidak bisa diabaikan secara sepihak,” ujar Abdul Aziz.
Lebih lanjut, ia mengkritik DPRD Sumut yang dinilainya lebih mengedepankan politik wilayah daripada menyelesaikan persoalan melalui pendekatan inklusif dan berkeadilan.
“Kami mengecam sikap yang memaksakan kehendak tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan hukum yang tengah bergulir. DPRD seharusnya menjadi fasilitator dialog, bukan pemicu ketegangan,” tambahnya.
Atas dasar itu, mahasiswa UNIDA mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk membuka ruang dialog terbuka yang melibatkan semua pihak, khususnya masyarakat Aceh, agar persoalan ini dapat diselesaikan secara damai dan adil.
“Pertahanan wilayah bukan soal ego politik, melainkan tentang menjaga harmoni dan persatuan bangsa. Jika DPRD Sumut tetap ngotot mempertahankan empat pulau tanpa kompromi, mereka justru mengabaikan semangat kebangsaan dan menciptakan potensi konflik yang merugikan semua pihak,” pungkas Abdul Aziz.
