Katacyber.com | Jakarta – Ikatan Mahasiswa Pascasarjana (IMPAS) Aceh–Jakarta menyatakan dukungan penuh terhadap Gubernur Aceh, Muzakkir Manaf (Muallem), yang bersikap tegas dalam memperjuangkan sengketa kepemilikan empat pulau di wilayah Kabupaten Aceh Singkil, pasca keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyatakan keempat pulau tersebut masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara. Jum’at, (13/06/2025)
Keputusan Kemendagri pada April 2025 itu menuai gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat Aceh. Mereka menilai langkah tersebut tidak hanya keliru dari aspek historis, tetapi juga mengancam hak-hak kedaulatan wilayah yang telah diakui secara turun-temurun.
Ketua Umum IMPAS Aceh–Jakarta, Agussalim, menjelaskan bahwa polemik empat pulau, Pulau Mangkir Besar (Mangkir Gadang), Pulau Mangkir Kecil (Mangkir Ketek), Pulau Lipan, dan Pulau Panjang harus dilihat bukan hanya dari aspek teknis atau potensi sumber daya alam, tetapi juga dari komitmen sejarah, moral, dan sosio-kultural masyarakat Aceh.
“Jika merujuk pada sejumlah data dan dokumen historis, termasuk kesepakatan tahun 1992 antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara saat itu, keempat pulau ini merupakan bagian dari wilayah Provinsi Aceh. Maka sangat wajar bila masyarakat Aceh menolak putusan tersebut,” ujarnya.
Lebih lanjut, Agussalim menekankan bahwa reaksi masyarakat Aceh bukanlah tanpa dasar. Menurutnya, penolakan tersebut berakar dari fakta-fakta sejarah, peta lama, dan dokumen administratif yang menunjukkan bahwa keempat pulau tersebut selama ini berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil.
“Ini bukan sekadar sengketa wilayah, tetapi menyangkut kehormatan, komitmen masa lalu, dan semangat menjaga hak-hak daerah. Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah pusat untuk meninjau ulang keputusan tersebut, serta mempertemukan kembali Pemerintah Aceh dan Pemerintah Sumatera Utara secara adil dan terbuka,” pintanya.
Agussalim juga berharap adanya perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto terhadap persoalan ini agar dapat diselesaikan secara adil dan bermartabat demi menjaga keutuhan bangsa.
“Kami sangat berharap Bapak Presiden Prabowo Subianto dapat memberi atensi langsung terhadap persoalan ini. Jika tidak ada titik temu yang jelas, dikhawatirkan sengketa ini akan memicu konflik horizontal di masa mendatang,” tutupnya.
