penulis Tengku Sibak Agam Aktivis Tanoh Serambi
Pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyarankan agar Aceh dan Sumatera Utara “mengelola bersama” empat pulau yang tengah disengketakan, ibarat menyuruh korban perampokan untuk berunding dengan perampok demi berbagi hasil jarahan.
Pernyataan ini bukan saja menghina logika publik, tapi juga melukai martabat dan akal sehat seluruh rakyat Aceh.
Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Batu. keempatnya selama ini masuk dalam administrasi Kabupaten Aceh Singkil. Dokumennya ada. Sejarahnya jelas. Bahkan pemerintah pusat sendiri sebelumnya menetapkan itu sebagai bagian dari Aceh. Lantas atas dasar apa tiba-tiba muncul nama Dairi dari Sumatera Utara, dan kini malah diminta kelola bareng?
Ini bukan proyek BUMN yang bisa dikelola bersama. Ini soal tanah, darah, dan marwah.
Sudah terlalu lama pemerintah pusat bermain-main dengan batas wilayah Aceh. Kasus ini menunjukkan betapa lemahnya sistem administrasi negara kita dan betapa rentannya wilayah Aceh jika dibiarkan ditafsirkan secara politis oleh para pejabat Jakarta.
Kami menduga ini bukan sekadar kesalahan administratif, tapi ada agenda tersembunyi. Mengapa setiap kali wilayah Aceh mulai bangkit dan bersuara, muncul manuver-manuver diam-diam seperti ini? Jangan anggap Aceh diam karena lupa. Kami hanya memberi waktu kepada pusat untuk waras. Tapi jika terus dibangunkan, maka Aceh tahu caranya bersuara.
Apalagi ucapan Mendagri seolah penuh kompromi: “Kalau bisa dikelola bersama, why not?”
Kami jawab: Karena itu milik kami! That’s why!
Kami tidak butuh kompromi atas hak yang sudah sah.
Kami mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera turun tangan menyelesaikan persoalan ini. Jangan biarkan menteri-menteri Anda menjadi penyulut konflik horizontal hanya demi menutupi kelalaian birokrasi pusat. Anda sekarang pemimpin negara ini, bukan lagi calon. Jika persoalan ini dibiarkan mengambang, maka Tito Karnavian patut dicopot karena gagal menjaga kehormatan wilayah negara.
Ingat: ini bukan masalah kecil. Ini bisa meledak.
Rakyat Aceh sudah muak dengan permainan administrasi, rekayasa peta, dan sikap-sikap Jakarta yang selalu ingin menundukkan Aceh dengan “kata-kata manis” namun menyembunyikan cakar di baliknya.
Empat pulau itu bukan sekadar gugusan tanah. Ia simbol harga diri. Dan harga diri kami tidak dijual, tidak dipinjamkan, tidak juga dikelola bersama.
Kami bukan anak bawang. Kami Aceh. Dan kami tahu cara mempertahankan apa yang menjadi milik kami dengan suara, dengan hukum, dan jika perlu, dengan perlawanan.
