Penulis Avafuddin Aktifis Peduli Aceh
Dalam pernyataannya baru-baru ini, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut pentingnya “kolaborasi” antara Aceh dan Sumatera Utara dalam menyikapi empat pulau yang disengketakan di wilayah perbatasan. Namun yang menjadi soal adalah, sejak kapan harga diri rakyat bisa dikompromikan dalam kata “kolaborasi”?
Bagi kami, rakyat Aceh, urusan batas wilayah bukanlah perkara kecil yang bisa ditukar dengan wacana kerja sama antardaerah. Ini soal identitas, sejarah, dan kedaulatan. Empat pulau itu yang selama ini secara administratif tercatat sebagai bagian dari Aceh Singkil bukan tiba-tiba ada, bukan pula hadiah dari siapa pun. Ia bagian dari tanah yang dijaga dengan cucuran darah dan air mata oleh generasi sebelumnya.
Pernyataan Bobby Nasution seakan-akan hendak menggeser fokus dari masalah pokok: bahwa telah terjadi pergeseran batas administratif secara diam-diam, yang kemudian baru terungkap ke publik setelah rakyat Aceh bersuara lantang. Ini bukan soal Aceh tak mau bekerja sama. Tapi apa artinya kolaborasi bila tapal batas saja tak dihormati?
Rakyat Aceh menuntut kejelasan. Tidak cukup dengan imbauan “kerja sama” atau ajakan “mencari solusi bersama”. Yang kami perlukan adalah sikap tegas dari negara: kembalikan batas wilayah sesuai sejarah dan hukum yang berlaku. Jangan bungkam aspirasi rakyat dengan bahasa diplomatis yang kosong makna.
Kami dengan ini mendesak Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk segera mengembalikan batas wilayah Aceh sebagaimana mestinya. Jangan bermain api dengan harga diri rakyat! Jika Kemendagri terus diam dan mengulur-ulur penyelesaian, maka rakyat Aceh akan berdiri di barisan paling depan untuk menuntut keadilan dengan cara kami sendiri.
Kami bukan provokator. Kami adalah generasi yang lahir dari sejarah panjang luka dan perjuangan. Maka ketika kami bicara soal batas wilayah, kami bicara tentang sejarah yang tidak boleh dihapus seenaknya. Kami bicara tentang tanah yang diwariskan dengan amanah, bukan tentang angka-angka di atas peta digital.
Dan kepada Mualem pemimpin yang kami percayakan untuk membawa suara Aceh ke pusat kekuasaan kami katakan: jangan diam! Kau dipilih oleh rakyat, bukan untuk duduk manis menikmati fasilitas negara, tapi untuk bekerja, bersuara, dan membela kepentingan kami! Jika dalam situasi segenting ini pun kau tetap bungkam, maka jangan salahkan rakyat jika mulai mempertanyakan siapa yang benar-benar berpihak dan siapa yang sekadar bertengger di kursi kekuasaan.
Rakyat Aceh sudah terlalu sering jadi korban dari diamnya elite. Tapi kali ini tidak. Kami akan kawal isu batas wilayah ini sampai tuntas. Kami akan desak, suarakan, dan lawan siapa pun yang mencoba mengaburkan sejarah dan memotong wilayah kami tanpa dasar yang sah.
Kolaborasi tidak boleh jadi kamuflase untuk mencuri tanah kami. Kolaborasi tidak boleh jadi tameng untuk menyembunyikan pengkhianatan terhadap rakyat. Jika pemerintah pusat betul-betul ingin menyelesaikan masalah ini dengan damai, maka mulailah dengan mengakui batas Aceh seperti yang tertuang dalam sejarah dan administrasi yang sah.
Empat pulau itu bukan sekadar daratan. Ia adalah simbol harga diri kami. Jangan sentuh tanah itu tanpa izin rakyatnya. Jangan harap rakyat Aceh akan diam bila martabatnya diinjak!
