Katacyber.com ǀ Tangerang –Terjadinya sengkarut PSN PIK 2 disebut sebuah prakondisi yang sudah disiapkan tahun sebelumnya, yakni lahirnya Perda Tata Ruang Kabupaten Tangerang No. 9 tahun 2020 dan adanya kerjasama PIK 2 dengan Pemda Kabupaten Tangerang.
“Persoalan PIK 2 dan PSN di Banten, bila tidak segera distop dan di batalkan dengan cepat di khawatirkan akan menjadi Bom waktu,” kata Kholid, Kamis 20 Pebruari 2025
Lanjutnya, dia menyatakan prakondisi tersebut diibaratkan semacam bomwaktu yang dapat memicu kemarahan publik.
“Yang namanya bom waktu bila sudah waktunya tentu akan meledak. Kemarahan rakyat Banten sepertinya sudah di ubun-ubun, para pemilik lahan baik sawah, tambak, sebagian besar sudah rata dengan tanah, dengan proses jual beli yang ridho sama ridho bahkan terkesan memaksa bahkan banyak yang sama sekali belum beres terbayar.”terang Kholid lagi.
Kholid menegaskan, masyarakat pemilik lahan yang awalnya diam kini mulai berbicara, yang awalnya takut kini mulai berani. Banyak Aktivis pembela rakyat Banten juga mulai gregetan dan marah melihat ulah pemerintah yang terlihat memberi karpet merah pada oligarki terlihat jelas penguasa dan PIK 2 berkonspirasi.
“Bila pemerintah selaku pemangku kebijakan tidak juga sesuai dengan yang diharapkan oleh rakyat, hukum tidak berdiri tegak pada pencaplok kedaulatan negara, jangan sampai bom itu diledakkan oleh rakyat Banten,” tegasnya lagi.
Pria yang bernama lengkap Kholid Miqdar ini adalah nelayan asal Pantura, Dia menyatakan yang pasti aparat penegak hukum jangan main-main di kasus pagar laut, pelakunya harus di usut sampai ke tingkat otak dan pemesan atau penampung tanahnya.” katanya
“Jangan hanya dilokalisir di tingkat terinya (Kades Kohod.red) saja, keterlibatan Bupati Zaki dan perlunya diperiksa, bukan perlu tidak perlu, tapi jalankan hukum sebagaimana fungsinya, jangan suka jual beli hukum, seperti kewenangan saat ini yang sudah dijual belikan. Masih kita lihat geliat sikap negara mau berpihak kemana dan kepada siapa rakyat atau PIK2?” tegas Kholid
Sebelumnya, aktivis Aliansi Tangerang Menggugat, Gandhi menyampaikan kasus hukum pagar laut Tangerang terungkap jelas ada aktor intelektualnya yang gamblang diperlihatkan Tuhan kepada publik.
“Bukan saja Kades Kohod diperiksa tetapi pemangku kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Tangerang pun harus diperiksa, yaitu kunci jika APH mau menegakkan supremasi hukum seadil-adilnya untuk rakyat Tangerang,” kata Gandhi.
