Diskursus demokrasi di Indonesia nyaris tak lagi menarik di kalangan publik, selain karena faktor telah dianggap manipulatif atau mati suri, juga demokrasi cenderung sekedar gimik oleh lingkar kekuasaan. Akibatnya, dampak kerja politik skala nasional telah membentuk kontur pasar, hitung-hitungan untung rugi lebih kental dari pada memperjuangkan aspirasi rakyat. Kontrak politik penguasa dengan rakyat telah tersandera dengan berbagai upaya memperkuat kekuasaan masing-masing golongan politik, apakah itu elite partai, konglomerat, hingga pemilik industri tertentu.
Yang tersisa dari apa yang disebut demokrasi hari ini adalah cangkang kosong, selebihnya adalah bisnis. Bisnis mengatur segalanya, dari hulu ke hilir. Apa yang perlu disorot akan disorot, apa yang perlu dihilangkan akan dihilangkan, birokrasi yang perlu ditambah akan ditambah, anggaran yang perlu dipangkas ya dipangkas. Demikian sebaliknya, jika anggaran perlu ditambah ya ditambahkan. Mengapa semua ini dapat terbongkar dan merambat di kalangan praktisi atau kreator dari bawah? Jawabnya adalah karena fenomena viralitas hari ini telah dapat membuka peluang besar bagi pelaku bisnis digital, baik yang sifatnya industri skala besar maupun industri kecil dan rintisan.
Dalam konteks ini, informasi dan teknologi menjadi kunci. Titik tekan di balik gelanggang demokrasi dan niat terselubung pemerintah telah dapat dibaca sebelum hendak sampai tujuan. Pada posisi ini pula informasi tidak lagi dapat dikontrol oleh satu poros kekuatan, melainkan informasi telah menjadi semacam pangsa pasar bagi semua kalangan yang cermat membaca peluang, terutama peluang hasrat kekuasaan dan cuan.
Di Indonesia, masih gencar-gancar menerapkan digitalisasi secara massif, meskipun di beberapa negara lain telah memberi jarak dengan digitalisasi. Karena Indonesia belum begitu mampu mengatur kendali dampak bola salju dari digitalisasi dalam arti bahwa bisa saja dapat menjadi tameng bagi penguasa atau justru sebaliknya membuat penguasa mengalami kedodoran.
Dengan sifat perkembangan digitalisasi yang begitu komplek dan unik ini, ternyata telah membuka peluang bisnis tanpa batas ruang dan waktu. Hal ini terbukti bagaimana upaya penguasa terus konsisten berada di balik dapur produksi karya digital, namuan demikian tetap saja ada kompetitornya yang tak kalah menarik dalam menawarkan produk digitalnya di pasar bebas.
Berbagai konten dikreasikan, berbagai media penyebar terus dimodifikasi, sementara itu, hal-hal seperti elektabilitas, akseptabilitas, popularitas, kredibelitas dan lain sebagainya akan efektif jika dipublis secara digitalisasi. Dengan itu, pesan politik atau tujuan penguasa akan tersebar tanpa sekat ruang dan waktu, tanpa terbatas gangguan iklim dan bencana alam. Informasi yang diolah melalui pendekatan bisnis mampu menerobos berbagai sendi-sendi kebijakan startegis, baik di level pemerintah pusat, pemerintah lokal, penguasa pusat maupun raja-feodal yang baru tumbuh di daerah.
Maksud konkret dari tulisan ini adalah ingin menyampaikan bahwa bisnis digital akan selalu eksis saat demokrasi masih berada di tangan pemilik modal. Dan dapat dipastikan bahwa demokrasi itu akan menjadikan pelaku bisnis digital cenderung menjadi pemenang. Hal ini disebabkan karena pelaku bisnis atau pemilik modal bisnis digital mampu membaca celah untuk berselancar di atas gelombang pasang-surut dari kerumitan demokrasi Indonesia hari ini.
Arah bisnis digital yang dimaksud tentunya tidak terhenti pada satu titik momentum atau jangka waktu tertentu. Kolaborasi antara ide manusia yang cemerlang dengan berbagai agenda kekuasaan yang selalu melipatgandakan keuntungan akan menciptakan bisnis digital sebagai sahabat bagi berbagai kalangan, apakah itu kalangan yang penindas maupun yang tertindas.
Satu sisi memang bisnis digital dapat dianggap kejam, namun demikian tetap saja semua itu tergantung dimana posisi kita cara melihatnya. Ada kalanya kita melihat bisnis digital sebagai energi untuk menyalakan demokratisasi, ada kalanya kita melihat demokratisasi justru semakin memperkokoh oligarki dan mengembalikan kejayaan otoritarian yang pernah ada. Artinya, bisa saja bisnis digital akan berpihak pada dominasi aspirasi rakyat, dan boleh jadi akan mencuci otak publik agar masuk tanpa sadar dalam praktik manipulatif penguasa dengan mengatasnamakan program atas nama rakyat.
Perhatikan saja misalnya, dalam sejarah peradaban munculnya cara kerja teknokrat-ilmuan yang kemudian disentuh oleh cara kerja bisnis dan industri. Dalam proses sejarah ini setidaknya dapat diambil pelajaran bahwa bisnis itu tidak datang dari ruang hampa, karena ada sesuatu yang mempengaruhi saat pra-produksinya, apakah itu mengarah pada pesan pemodal, lecutan kenyataan eknomi, polarisari hukum dan seterusnya. Atas dasar argumen inilah di era dan siapapun pemimpinnya, demokrasi bisnis digital tidak akan mati oleh hantaman apapun selama pelaku binsis digital gesit memimpin perusahaan secara adaptif dan visioner.
Penulis adalah Zulfata, CEO Media Katacyber.com
