Katacyber.com | Gayo Lues – Analis Kebijakan Publik, Syahputra Ariga, S.IP. menyorot satu tahun bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Gayo Lues, Aceh, pada November 2025, sejumlah persoalan pemulihan masih menjadi perhatian.
Menurutnya, akses jalan di beberapa kecamatan dilaporkan masih terputus atau rawan longsor, sementara penanganan jembatan, pembangunan hunian tetap (huntap), serta normalisasi sungai masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
“Kondisi tersebut mendorong desakan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pemulihan pascabencana, terutama terkait efektivitas penanganan infrastruktur, transparansi anggaran, dan percepatan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak.” ujar Syahputra pada Selasa, 13/10/2026.
Syahputra Ariga menilai ancaman bencana berulang di sejumlah jalur strategis Gayo Lues perlu menjadi perhatian pemerintah lintas sektor. Menurutnya, pemulihan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan fasilitas tersebut lebih aman dan mampu menghadapi potensi bencana berikutnya.
“Sejumlah jalur penghubung antarkecamatan masih menghadapi kerentanan. Ruas Blangkejeren–Rikit Gaib, khususnya di kawasan Kendawi, Kalapinang, dan Tungel Baru, dilaporkan menghadapi ancaman longsor. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu mobilitas masyarakat, distribusi kebutuhan pokok, pelayanan publik, serta aktivitas ekonomi apabila tidak ditangani secara terencana.” katanya.
Selanjutnya, persoalan serupa juga terjadi pada akses menuju Kecamatan Pining. Sementara itu, jalur menuju Kecamatan Terangun dilaporkan kembali terputus. Akses menuju Kecamatan Putri Betung hingga arah Kutacane juga berulang kali menghadapi gangguan akibat longsor.
“Rentetan persoalan tersebut memperlihatkan pentingnya penanganan infrastruktur yang tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga mempertimbangkan aspek keselamatan, ketahanan konstruksi, dan mitigasi risiko bencana.” terangnya.
Syahputra mendesak pemerintah melakukan evaluasi terhadap seluruh program pemulihan, termasuk penggunaan anggaran, perkembangan pekerjaan fisik, kendala pelaksanaan, serta target penyelesaian setiap kegiatan.
Menurutnya, keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana program pemulihan berjalan dan apakah pelaksanaannya telah menjawab kebutuhan warga terdampak.
Dia melanjutkan, evaluasi tersebut juga dinilai perlu mencakup pembangunan hunian tetap, pemenuhan kebutuhan hunian sementara, pemulihan mata pencaharian masyarakat, perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta normalisasi sungai berdasarkan kajian teknis dan lingkungan.
Sementara itu, kondisi geografis Gayo Lues yang memiliki kawasan perbukitan dan kerentanan terhadap banjir serta longsor dinilai membutuhkan kebijakan pemulihan yang terintegrasi. Koordinasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah Aceh, dan pemerintah pusat diperlukan agar penanganan lintas kewenangan dapat berjalan lebih efektif.
Selain percepatan pembangunan, aspek pencegahan juga menjadi perhatian. Penanganan titik rawan longsor, penguatan struktur jalan dan jembatan, serta pengelolaan aliran sungai perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan hasil kajian teknis.
Dia terus mendesak agar adanya evaluasi menyeluruh diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan agar pemulihan di Kabupaten Gayo Lues tidak berhenti pada pembangunan fisik dan penyerapan anggaran, tetapi benar-benar meningkatkan keselamatan, aksesibilitas, dan kualitas hidup masyarakat terdampak.
“Menjelang satu tahun pascabencana, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai tahapan pemulihan dan penyelesaian persoalan yang masih berlangsung. Pemerintah diharapkan menyampaikan data perkembangan program secara terbuka, termasuk pekerjaan yang telah selesai, kegiatan yang masih tertunda, serta langkah konkret untuk mengatasi hambatan di lapangan.” tutupnya.
