Katacyber.com |Meulaboh – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mulai memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026. Sebanyak sekitar 320 paket kegiatan dengan total pagu mencapai Rp68 miliar didorong agar segera bergerak dan selesai sesuai target.
Langkah percepatan tersebut dilakukan setelah realisasi fisik dan keuangan TKD Aceh Barat hingga 31 Agustus 2026 tercatat mencapai 56 persen.
Bupati Aceh Barat melalui Sekretaris Daerah (Sekda), Dr. Ir. Kurdi, S.T., M.T., M.H., memimpin rapat intervensi percepatan realisasi TKD bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), Senin (7/9/2026).
Rapat digelar di sejumlah lokasi, yakni Aula Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, serta Aula Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Barat. Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh Ruswaidi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Wistha Nowar, serta Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Barat Safrizal.
Kurdi mengatakan, evaluasi tersebut bukan sekadar melihat angka realisasi, tetapi juga mencari solusi terhadap berbagai kendala yang masih menghambat pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Menurutnya, dari sekitar 320 paket yang tersedia, pemerintah daerah ingin memastikan setiap kegiatan mengalami progres nyata, baik dari sisi fisik maupun administrasi keuangan.
“Total paket kita ada sekitar 320 paket dengan pagu anggaran sekitar Rp68 miliar. Mudah-mudahan dengan adanya rapat hari ini, ada pergerakan signifikan pada paket fisik dan pengadaan di masing-masing SKPK,” ujar Kurdi.
Ia menjelaskan, capaian 56 persen tersebut merupakan akumulasi realisasi fisik dan keuangan TKD yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).
Dalam evaluasi itu, sejumlah paket yang sebelumnya masuk kategori “merah” turut menjadi perhatian serius. Paket-paket tersebut sempat mengalami keterlambatan akibat persoalan perencanaan maupun review desain.
Namun, pemerintah daerah memastikan persoalan tersebut telah ditindaklanjuti dan seluruh paket yang menjadi perhatian kini telah memasuki tahapan proses pengadaan.
Selain mengejar pekerjaan fisik, Pemkab Aceh Barat juga menyoroti adanya sejumlah kegiatan yang progres fisiknya sudah cukup tinggi, tetapi belum diikuti pencairan keuangan secara seimbang.
SKPK yang mengalami kondisi tersebut diminta segera menuntaskan administrasi dan mengajukan pencairan sesuai ketentuan agar realisasi fisik dan keuangan tidak semakin timpang.
“Kita meminta percepatan di lapangan untuk paket yang sudah berjalan dengan menambah tenaga kerja atau memberlakukan shift pekerjaan tambahan agar proyek selesai tepat waktu,” tegas Kurdi.
Pemkab Aceh Barat menargetkan seluruh paket kegiatan yang bersumber dari TKD tahun 2026 dapat diselesaikan sebelum penutupan anggaran pada 10 Desember 2026.
Untuk memastikan target tersebut tidak meleset, pemerintah daerah akan kembali melakukan evaluasi melalui Rapat Pimpinan (Rapim) yang dijadwalkan berlangsung pekan depan dan akan dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Barat.
Evaluasi lanjutan itu diharapkan menjadi momentum untuk memastikan setiap SKPK tidak hanya mengejar serapan anggaran, tetapi juga memastikan pekerjaan yang dibiayai APBD memberikan hasil nyata dan selesai sesuai waktu yang telah ditetapkan. (GM)
