Oleh: Muhammad Fadli
Sekretaris Umum HMI Badko Aceh
Di tengah wajah politik yang sering kali dipenuhi perdebatan, pernyataan dan kalkulasi kepentingan, masyarakat sesungguhnya sedang menunggu sesuatu yang jauh lebih sederhana: kerja nyata.
Sebab bagi rakyat, politik bukan tentang siapa yang paling banyak berbicara. Politik dinilai dari siapa yang hadir ketika persoalan datang, siapa yang berani mengambil sikap ketika kepentingan publik dipertaruhkan, dan siapa yang mampu memastikan kewenangan politik benar-benar menghasilkan manfaat.
Dalam konteks itulah, sosok Bambang Hariyadi layak mendapatkan perhatian.
Sebagai Wakil Ketua Komisi XII DPR RI sekaligus Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Bambang atau sering dikenal dengan sebutan Bbg berada pada posisi yang tidak sederhana. Ia berada di ruang strategis yang bersentuhan langsung dengan energi, sumber daya alam, lingkungan hidup dan investasi—sektor-sektor yang menentukan arah kedaulatan ekonomi Indonesia.
Tetapi jabatan strategis selalu membawa konsekuensi: semakin tinggi posisi, semakin besar pula ekspektasi publik. Dan menurut saya, justru di sinilah Bambang sedang diuji.
Bukan Sekadar Duduk di Kursi Pimpinan
Menjadi pimpinan komisi bukan sekadar persoalan duduk di kursi pimpinan rapat. Ada tanggung jawab untuk memastikan kebijakan negara tidak berhenti di atas kertas.
Dalam persoalan BBM bersubsidi misalnya, Bambang secara terbuka mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi BBM subsidi agar benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Pada Mei 2026, ia memimpin rapat dengan BPH Migas dan menekankan pentingnya penguatan digitalisasi serta pengawasan distribusi subsidi.
Ini bukan isu kecil. BBM bersubsidi menyangkut kehidupan masyarakat bawah, nelayan, petani, pelaku UMKM, pengemudi transportasi dan jutaan keluarga Indonesia. Ketika subsidi salah sasaran, yang dirugikan bukan sekadar angka dalam laporan pemerintah, tetapi rakyat yang seharusnya menerima manfaat.
Karena itu, pengawasan terhadap subsidi harus dilihat sebagai bentuk keberpihakan.
Raja Ampat dan Keberanian Mengawal Lingkungan
Hal lain yang menarik adalah sikap Bambang dalam persoalan pertambangan di Raja Ampat. Pada Juni 2025, Bambang mengkritik penanganan yang dinilainya tidak boleh tebang pilih terhadap aktivitas pertambangan di kawasan tersebut. Ia bahkan mendorong Komisi XII untuk melakukan pengecekan langsung terhadap sejumlah perusahaan yang dipersoalkan.
Ketika pemerintah kemudian mencabut izin empat perusahaan tambang di wilayah Geopark Raja Ampat, Bambang menyampaikan apresiasi terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Namun yang menarik, Bambang tidak berhenti pada apresiasi. Ia menegaskan bahwa pencabutan izin tersebut bukan titik akhir dan Komisi XII perlu mengawal pemulihan ekologis serta evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola perizinan tambang di kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil.
Menurut saya, di situlah fungsi parlemen seharusnya bekerja. Mendukung pemerintah ketika kebijakannya benar, tetapi tetap memastikan kebijakan tersebut dikawal sampai tuntas.
Politik Gerindra, Kerja Parlemen, dan Kepentingan Rakyat
Sebagai Sekretaris Fraksi Gerindra, Bambang juga memiliki tanggung jawab politik yang lebih luas. Ia bukan hanya membawa mandat konstituen dari daerah pemilihannya, tetapi juga berada dalam struktur strategis partai yang menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam posisi tersebut, Bambang memiliki ruang untuk menjadi jembatan antara agenda politik pemerintahan dengan aspirasi masyarakat di parlemen.
Hal ini terlihat ketika Fraksi Gerindra menyuarakan pentingnya penguatan kedaulatan negara di sektor migas melalui pembahasan RUU Migas. Bambang menilai pembaruan regulasi tersebut harus mampu memperkuat posisi negara dalam penguasaan dan pengusahaan minyak dan gas sekaligus mendorong peningkatan produksi nasional.
Bagi saya, gagasan seperti ini penting karena energi bukan sekadar persoalan bisnis. Energi adalah persoalan kedaulatan.
Negara yang ingin menjadi kekuatan ekonomi besar tidak boleh selamanya berada dalam posisi rentan terhadap ketergantungan energi.
Ketika Prestasi Pemerintah Harus Dijelaskan kepada Rakyat
Pada Agustus 2026, Bambang juga menyoroti capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pada delapan komoditas pangan. Ia menyebut capaian tersebut sebagai prestasi penting dalam perjalanan memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional.
Terlepas dari bagaimana publik menilai setiap kebijakan pemerintah, satu hal yang penting dalam demokrasi adalah menghadirkan data dan capaian kepada masyarakat secara terbuka.
Politisi tidak seharusnya hanya hadir ketika ada keberhasilan untuk dipuji atau ketika ada kegagalan untuk dikritik. Politisi harus hadir untuk menjelaskan, mengawasi dan memastikan.
Dan yang paling baru, pada Agustus 2026, Bambang mendorong percepatan dukungan anggaran untuk penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Ia meminta DPR dan pemerintah bersinergi agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera dipenuhi, termasuk jika diperlukan pengalihan anggaran.
Bagi saya, respons seperti ini memperlihatkan bahwa fungsi seorang anggota parlemen tidak hanya berada di ruang rapat.Ketika rakyat mengalami bencana, negara harus hadir. Dan parlemen harus memastikan negara tidak terlambat hadir.
Bambang Hariyadi dan Standar Baru Politik Kerja
Saya tidak melihat Bambang Hariyadi sebagai sosok yang harus dipuji tanpa kritik. Justru sebaliknya. Karena berada pada posisi strategis, Bambang harus dituntut lebih tinggi.
Publik berhak mengawasi. Publik berhak mengkritik. Publik juga berhak mengapresiasi ketika seorang pejabat menjalankan mandatnya dengan baik. Sebab demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang hanya berisi pujian.
Demokrasi yang sehat adalah ketika kekuasaan bekerja, parlemen mengawasi, dan rakyat mendapatkan manfaat.
Bambang Hariyadi memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa politik bisa memiliki wajah yang berbeda: tidak sekadar ramai di media, tetapi hadir di lapangan; tidak sekadar berbicara tentang rakyat, tetapi memperjuangkan kebijakan yang menyentuh kehidupan rakyat.
Pada akhirnya, jabatan akan selesai. Periode politik akan berganti. Nama-nama akan datang dan pergi. Tetapi rekam jejak akan tetap tinggal.
Dan di situlah ukuran seorang politisi sebenarnya:
bukan seberapa tinggi ia duduk di kursi kekuasaan, tetapi seberapa jauh ia menggunakan kursi itu untuk memastikan rakyat tidak berjalan sendirian.
Bambang Hariyadi sedang berada di ruang yang tepat untuk membuktikan hal tersebut. Karena rakyat tidak membutuhkan terlalu banyak janji. Rakyat membutuhkan bukti bahwa ketika mereka menitipkan mandat, ada seseorang yang benar-benar bekerja untuk menjaganya.
Karena politik yang baik bukan hanya tentang siapa yang berkuasa, tetapi tentang siapa yang bekerja ketika rakyat membutuhkan negara.
