Oleh Zulfata (Ketua Umum DPP Angkatan Muda Mudi Perjuangan Aceh)
Laju kekuasaan seringkali menggilas rakyat, baik secara langsung maupun tak langsung. Terutama bagi kalangan rakyat kelas akar rumput yang masih belum merdeka untuk kebutuhan makan satu hari, masih berjuang untuk makan satu hari setelahnya. Sementara itu, pemangku kekuasaan asyik menimbun kekayaan dengan dalih investasi untuk rakyat.
Kuasa melalui cerminan retorika politik yang katanya menciptakan lapangan pekerjaan ternyata tak kunjung tiba. Rata-rata kepala daerah, bahkan istana pun tak kompeten menjawab seberapa otentik lapangan pekerja menyerap rakyat yang membutuhkannya. Alih-alih menyerap tenaga kerja lokal, jutru yang terjadi adalah menyerap tenaga kerja asing dengan beban konflik sosial yang dilipatgandakannya, hal ini dapat bercermin dari “tragedi investasi” Konawe, Sulawesi Tenggara.
Bagaimana dengan Aceh dengan segala dalih investasinya hari ini? Dalam konteks ini, rakyat Aceh patut belajar dari “tragedi investasi” yang dikenal sebagai daerah Dolar-Lhokseumawe dan sekitarnya. Disana PT. Arun pernah dianggap berjaya oleh penguasa, namun pada akhirnya menyisakan besi tua dan seonggok permasalahan ekonomi bagi rakyat Aceh. Kini, Lhokseumawe dan sekitarnya masih dilanda fenomena kemiskinan ekstrim dan kuasa politik yang belum merakyat.
Dalam konteks ini, ada banyak persoalan kuasa investasi yang mesti dibogkar, mulai dari tatakelola hingga sokongan kuasa terkait hal tersebut, sehingga manipulasi atas nama invetasi tidak lagi memproduksi rantai kemiskinan bagi rakyat Aceh. Sudah menjadi rahasia umum, Aceh kaya energi, mulai dari Blok Andaman, hingga potensi emas dan lain sebagainya yang nyaris terlacak di berbagai pegunungan dan perbukitan Aceh, baik sepanjang pantai utara, tengah, teggara barat hingga selatan Aceh. Dalam persoalan ini pula, semua eksplorasi kekayaan alam Aceh tersebut tidak berbanding lurus dengan daya lenting ekonomi rakyat Aceh. Justru yang terjadi adalah kemiskinan ekstrim semakin mewabah di Aceh, bahkan melintasi antar generasi.
Kuasa politik perdamaian Aceh yang sejatinya dapat menjadi pelecut untuk kemajuan Aceh dari segala kekhususan yang dimilikinya, ternyata kekhususan politik tersebut terasa seperti menjadi perangkap politik. Sehingga elit politik Aceh seperti menjadi aktor pelanjut sistem manipulatif bagi rakyatnya senidri. Fenomena penguasa Aceh asyik memperkaya keluarganya sendiri pun tak terhindari, anggaran daerah dikelola secara tidak produktif untuk mengatasi kemiskinan Aceh.
Laju birokrasi hanya bagus di atas kertas-sebatas laporan formal. Perusahaan plat merah sebagai bagian pendongkrak daya serap tenaga kerja justru dijadikan sapi perah yang hanya dinikmati oleh tim sukses sepihak. Pilkada Aceh cenderung tidak menciptakan solusi bagi seluruh warga Aceh, yang terjadi adalah konflik interes dan memperbesar praktik politik maipulasi atas nama rakyat Aceh.
Kondisi inilah yang penulis sebut sebagai fenomena badai manipulatif yang kerap melanda rakyat Aceh pasca MoU Helnsi dengan tidak menyebutnya Aceh terjun bebas bagaikan tak punya pengalaman memimpin daerah. Solusi untuk ini adalah mendesak agar rakyat Aceh mesti dididik secara politik bahwa rakyat Aceh jangan terlena dalam praktik dan lidah kuasa yang bermain akrobatik manipulatif tersebut. Politik mendidik rakyat adalah jalan panjang dan kerja politik kolektif semua pihak, terutama dari kalangan mahasiswa dan pemuda Aceh untuk cakap menjadi pemimpin kerakyatan sekaligus pengawal kebijakan agar politik manipulatif di Aceh tidak terus-terusan menciptakan korban baru menyasari generasi seterusnya.
Sederhananya, politik mendidik rakyat dapat ditampilkan dengan membongkar perilaku penguasa di Aceh melalui kesesuaian antara lidah dan perbuatannya, menyandingkan antara kebijakan dan realitas politik ekonominya, menyandingkan fakta daya beli masyarakat dengan sejauhmana produktivitas kepala daerah di Aceh meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), bahkan sejaumana rasionalitas gimmick invetasi yang dinyanyikan oleh beberapa penguasa di Aceh.
Disadari atau tidak, Aceh hari ini seperti terkutuk oleh perbuatan pemimpinnya sendiri, pemimpin yang tidak memiliki penyeimbang berbasis suara nurani rakyat. Apatisme rakyat seperti dimanfaatkan oleh penguasa untuk memperbesar politik manipulatif. Untuk itu, apatisme rakyat harus dijawab dengan pendidikan politik rakyat berupa menumbuhkan optimisme untuk mendobrak badai manipulatif yang telah membonsai di ruang-ruang birokrasi provinsi/kabupaten/kota di Aceh.
Politik mendidik rakyat mesti bergerak massif, mulai dari hulu hingga ke hilir, mulai dari golongan muda, seniman, ilmuan, agamawan dan seterunya. Membongkar kebijakan sedang berjalan dan menelaah arah politik pemerintahan harus disesuaikan dengan aspirasi rakyat di lapangan, bukan mengorder suara rakyat yang kemudian dianggap sebagai bagian aspirasi rakyat yang sesugguhnya.
Selama badai politik manipulasi ini tak terurai, maka selama itu pula rakyat Aceh mengalami pembelahan, rawan diadu domba, dan penguasa jauh dari rasa jera dalam mempermainkan aspirasi publik. Akhirya, semua pihak yang masih memiliki moral untuk terus menempa diri dan membenahi problematika akut terkait Aceh, apapun profesinya, diharapkan jangan “frustasi” untuk tetap berjuang mendidik politik rakyat Aceh, sampai kapanpun dan dimanapun.
