Katacyber.com, Banda Aceh – Aksi penolakan terhadap Pergub Nomor 2 tentang JKA terus mendapat sorotan dari mahasiswa dan masyarakat. Dalam aksi yang berlangsung, mahasiswa menilai pemerintah daerah tidak serius mendengar aspirasi rakyat terkait kebijakan tersebut.
Aktivis mahasiswa, Robi Bayu menegaskan polemik yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab Sekda, tetapi juga gubernur sebagai pemimpin daerah dan pihak yang memiliki kewenangan tertinggi dalam pengambilan kebijakan.
Sejumlah massa aksi menyayangkan sikap gubernur yang hingga saat ini belum turun langsung menemui mahasiswa untuk memberikan penjelasan terkait kebijakan yang dinilai meresahkan masyarakat tersebut.
“Pemerintah terlihat menutup mata terhadap keresahan rakyat. Jangan hanya bawahan yang dibiarkan menghadapi massa, sementara gubernur Aceh justru tak tersentuh soal ini, bahkan skenario norak konflik Sekda Aceh dan Ketua DPRA justru lebih di kedepankan, sungguh drama politik memuakkan yang sedang dipertontonkan Pemerintah Aceh saat ini. Kalau begini terus, Gubernur Aceh layak dicopot” ujarRobi, Sabtu (09/05/2026).
Robi Bayu juga menilai pemerintah daerah terlalu lambat merespons kritik yang terus disampaikan publik sejak munculnya Pergub Nomor 2 tentang JKA. Menurutnya, sikap diam pemerintah justru memperbesar kekecewaan masyarakat.
“Kalau pemerintah yakin kebijakan ini benar, seharusnya gubernur berani turun langsung berdialog dengan mahasiswa dan masyarakat. Jangan hanya berani membuat aturan, tapi menghilang ketika rakyat meminta penjelasan,” lanjutnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan tiga tuntutan utama, yaitu meminta Pergub Nomor 2 tentang JKA segera dicabut, mendesak gubernur turun langsung menemui massa aksi, serta meminta pemerintah daerah membuka ruang dialog bersama mahasiswa dan masyarakat.
Mahasiswa menegaskan aksi akan terus dilakukan apabila pemerintah tetap mengabaikan tuntutan masyarakat terkait kebijakan tersebut.
