Katacyber.com | Aceh Barat Daya – Kepala Perwakilan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Suhaimi N., S.H., M.H., meminta Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kanwil Aceh untuk mencopot Pemimpin Cabang (Pinca) Perum BULOG Kantor Cabang (Kanca) Blangpidie, Nurul Iranda Sari, Jumat (17/04/2026).
Permintaan tersebut disampaikan menyusul dugaan kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya dalam mendukung sektor pertanian, menekan angka pengangguran, serta pengentasan kemiskinan di Abdya.
Suhaimi menilai kebijakan kemitraan yang dijalankan Bulog Blangpidie tidak memprioritaskan pengusaha kilang padi lokal. Ia menyebutkan, Bulog justru diduga bermitra dengan pengusaha dari luar daerah, yakni Kabupaten Nagan Raya.
Menurutnya, langkah tersebut bertentangan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Abdya yang selama ini berfokus pada penguatan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor pertanian.
“Jika kebijakannya tidak berpihak kepada masyarakat, buat apa dipertahankan. Sudah seharusnya kebijakan Bulog di daerah tetap berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya pelaku usaha lokal yang selama ini berperan dalam sektor pangan,” ujar Suhaimi.
Ia menegaskan bahwa pengusaha lokal seharusnya menjadi prioritas dalam kemitraan karena memiliki kontribusi langsung terhadap perputaran ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja.
“Kalau pengusaha lokal diberdayakan, dampaknya jelas bagi masyarakat. Ekonomi daerah bergerak dan lapangan kerja terbuka,” tegasnya.
Lebih lanjut, Suhaimi mempertanyakan alasan Bulog Blangpidie bermitra dengan pengusaha dari luar wilayah kerja.
“Anehnya, Bulog Blangpidie malah bermitra dengan pengusaha dari Nagan Raya yang bukan wilayah kerjanya. Ini ada apa? Tentu patut diduga ada permainan yang terstruktur,” katanya.
Ia juga menyoroti potensi pembengkakan biaya distribusi jika menggandeng mitra dari luar daerah.
“Dari Nagan Raya ke Abdya tentu ada biaya lebih besar yang harus dikeluarkan. Seharusnya untuk menekan biaya tersebut, Bulog lebih maksimal bermitra dengan pengusaha lokal. Kenapa malah memilih pengusaha luar, ini patut dicurigai,” lanjutnya.
Suhaimi berharap Kanwil Bulog Aceh tidak hanya menerima laporan administratif, tetapi juga aktif melakukan pengawasan terhadap kinerja jajaran di daerah.
“Kanwil kita harap jangan hanya menerima laporan di meja saja. Harus peka dan responsif terhadap kondisi di lapangan. Jangan hanya menerima kata ‘beres, Pak’,” pungkasnya.
