Katacyber.com | Blangpidie – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) melaksanakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Aceh Barat Daya Tahun 2027. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Abdya, Amrizal, S.Sos, dan berlangsung di Aula Kantor Bappeda, Selasa (27/01/2026).
Dalam sambutannya, Amrizal menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan tahapan awal penyusunan RKPD 2027 yang bertujuan menjaring masukan dari seluruh pemangku kepentingan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal hingga ditetapkan menjadi RKPD definitif.
Hal ini sejalan dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mewajibkan pemerintah daerah menjaring aspirasi masyarakat sejak tahap awal perencanaan agar program pembangunan selaras dengan kebutuhan riil masyarakat.
Menurut Amrizal, pelaksanaan forum ini memiliki tujuan mendasar, antara lain menghimpun aspirasi dan harapan seluruh stakeholder, menyelaraskan usulan masyarakat dengan kemampuan anggaran dan prioritas pembangunan daerah, mencapai kesepakatan atas program prioritas tahun 2027, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel sejak tahap perencanaan.
Ia menegaskan, seluruh masukan dalam forum tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan RKPD 2027 yang bermuara pada visi bersama, yakni “Aceh Barat Daya Maju, Masyarakat Sejahtera”, yang diterjemahkan ke dalam delapan misi utama:
- MALEM (penguatan Syariat Islam dan identitas budaya),
- CARONG (peningkatan kualitas SDM),
- MEUSYUHU (pembangunan infrastruktur terintegrasi),
- MAKMUE (penguatan ekonomi berdaya saing),
- ADEE (pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial),
- JROH (pemberdayaan perempuan dan pemuda),
- SEUJAHTERA (penguatan sektor pertanian, perkebunan, kelautan, dan pariwisata), serta
- MEUSANEUT (reformasi birokrasi melalui digitalisasi).
Selaras dengan misi tersebut, RKPD 2027 mengangkat tema strategis “Peningkatan Infrastruktur Pendukung, Pemberdayaan Masyarakat, Produktivitas Sektor Unggulan Berbasis Teknologi, serta Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berkualitas dan Berkeadilan.”
Adapun prioritas utama yang ditetapkan meliputi peningkatan infrastruktur melalui penguatan konektivitas sentra produksi pertanian dan perikanan ke pasar, pembangunan jalan produksi dan jembatan antar desa, percepatan telekomunikasi desa terpencil, serta pengembangan energi ramah lingkungan.
Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga menjadi fokus, khususnya bagi perempuan, pemuda, dan kelompok rentan melalui pelatihan keterampilan praktis serta penguatan BUMDes berbasis kearifan lokal. Produktivitas sektor unggulan akan ditingkatkan melalui modernisasi alat mesin pertanian, sistem irigasi, serta inovasi pengolahan hasil tani berbasis kolaborasi riset.
Sementara pada sektor ekonomi kerakyatan, pemerintah berkomitmen memperkuat UMKM dan wirausaha muda melalui pendampingan intensif, digitalisasi pemasaran, serta peningkatan manajemen usaha. Program bantuan ekonomi juga diarahkan agar benar-benar menjangkau rumah tangga miskin, kelompok disabilitas, perempuan kepala keluarga, serta masyarakat terdampak bencana.
“Kita ingin memastikan keadilan ekonomi hadir secara nyata bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali,” pungkas Amrizal.
