Katacyber.com | Kutacane – Dugaan praktik intimidasi terhadap kebebasan berpendapat kembali mencuat di Aceh Tenggara. Seorang aktivis mahasiswa, Amas Muda, yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Mahasiswa Aceh Tenggara (IPMAT), mengaku keluarganya didatangi tiga orang tak dikenal pada larut malam, usai dirinya melayangkan kritik terbuka terhadap kinerja Bupati Aceh Tenggara H. Muhammad Salim Fakhry dalam penanganan dampak bencana hidrometeorologi 2025.
Informasi yang ditelusuri, kedatangan tiga orang tak dikenal tersebut terjadi pada waktu yang sangat tidak lazim yaitu sekitar pukul 23.20 WIB hingga 00.51 WIB.
Berdasarkan keterangan keluarga, mereka menyampaikan pesan yang secara langsung berkaitan dengan sikap kritis Amas Muda terhadap Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
Pihak keluarga menyebut pelaku tersebut mendesak agar Amas Muda membuat video klarifikasi sekaligus permintaan maaf kepada Bupati Aceh Tenggara. Desakan itu diduga kuat berkaitan dengan siaran pers dan pernyataan kritis Amas Muda yang menyoroti lambannya penanganan pascabencana banjir dan longsor yang melanda permukiman setempat.
Menurut Demisioner Ketua IPMAT Banda Aceh Reza Irawan Syah Putra, tindakan ini bukan hanya mencederai etika pemerintahan, tetapi juga menunjukkan watak kekuasaan yang alergi terhadap kritik.
“Mendatangi rumah keluarga aktivis pada tengah malam, oleh pihak yang tidak jelas identitas dan kewenangannya, merupakan bentuk tekanan psikologis yang tidak bisa dianggap sepele.” ujar Reza, Minggu (04/01/2026).
Sementara ini, keluarga Amas Muda mengaku merasa terintimidasi, takut, dan tertekan. Hingga kini, tidak ada penjelasan resmi terkait siapa ketiga orang tersebut, atas nama siapa mereka bertindak, dan dengan mandat apa mereka menyampaikan tuntutan tersebut.
Situasi ini memunculkan dugaan kuat adanya penyalahgunaan kekuasaan dan praktik pembungkaman kritik secara terselubung.
Reza menilai jika dugaan ini benar, maka Bupati Aceh Tenggara telah gagal menunjukkan sikap kenegarawanan. Kritik mahasiswa adalah bagian sah dari kontrol publik, terlebih dalam kondisi darurat bencana. Pejabat publik seharusnya menjawab kritik dengan kerja nyata dan transparansi, bukan dengan tekanan, intimidasi, apalagi permintaan permohonan maaf.
Dia mendesak Bupati Aceh Tenggara wajib memberikan klarifikasi terbuka kepada publik dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Amas Muda dan keluarganya atas peristiwa ini.
“Diamnya kepala daerah justru memperkuat kecurigaan publik bahwa tindakan tersebut bukan ulah individu biasa, melainkan bagian dari pola kekuasaan yang represif.” katanya.
Reza juga mengingatkan Bupati Aceh Tenggara agar tidak terus-menerus dikelilingi oleh pembisik kekuasaan dan pendukung fanatik yang gemar memelihara konflik dan membungkam kritik.
“Energi pemerintah seharusnya dicurahkan sepenuhnya untuk pemulihan korban bencana banjr, perbaikan infrastruktur, dan perlindungan rakyat, bukan untuk mengurusi kritik mahasiswa.” tegasnya.
Reza menyatakan Jika praktik seperti ini terus dibiarkan, maka Aceh Tenggara patut dicap sebagai daerah yang anti kritik dan anti demokrasi.
“Kami tidak akan ragu membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih luas apabila ruang demokrasi terus dipersempit dengan cara-cara intimidatif. Demokrasi tidak boleh tunduk pada kekuasaan. Aceh Tenggara harus diselamatkan dari kepemimpinan yang anti kritik” tutup Reza.
