Katacyber.com | Aceh Singkil –
Presiden Mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Alfa Salam, mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil beserta pihak-pihak terkait untuk segera turun langsung membantu warga yang sedang terdampak banjir. Ia menilai pemerintah terlalu lambat dan tidak menunjukkan kepedulian yang memadai terhadap kondisi masyarakat yang masih membutuhkan bantuan. Sabtu, (29/11/2025)
Alfa Salam menyebut pemerintah Aceh Singkil terlihat abai terhadap keadaan yang terjadi di lapangan. Minimnya bantuan dari pemerintah daerah, ketiadaan dapur umum, kurangnya suplai air minum, serta berkurangnya persediaan makanan di warung-warung menjadi bukti lemahnya penanganan bencana. “Seharusnya pemerintah melakukan kontrol terhadap daerah terdampak dan bergerak lebih cepat. Jangan hanya bermain-main dengan jabatan atau sekadar pencitraan belaka,” tegas Alfa Salam.
Ia menambahkan, banjir yang terus berulang di Aceh Singkil bukan lagi sekadar bencana alam, tetapi cermin dari lemahnya perencanaan, minimnya pengawasan, dan rendahnya keberpihakan pemerintah terhadap keselamatan serta kesejahteraan warganya. Pemerintah Aceh Singkil dinilai tidak belajar dari tahun ke tahun, sehingga masalah yang sama terus terulang tanpa adanya perubahan yang signifikan. Akibatnya, masyarakat berkali-kali menjadi korban, kehilangan harta benda, aktivitas ekonomi lumpuh, dan mobilitas terhenti, sementara langkah pemerintah tetap terkesan reaktif dan tidak menyentuh akar persoalan.
Hingga kini, menurut Alfa, belum terlihat upaya serius dalam memperkuat tanggul, memperbaiki drainase, maupun melakukan normalisasi sungai secara berkelanjutan. Program-program yang berjalan dinilai sporadis dan tidak menyasar penyelesaian jangka panjang. Selain itu, ia menyoroti lambannya respons pemerintah terkait distribusi bantuan, koordinasi yang lemah, serta pendataan kerusakan yang tidak terkelola dengan baik, menunjukkan bahwa sistem penanggulangan bencana belum siap menghadapi situasi darurat.
Alfa juga menilai pemerintah kurang mengawasi aktivitas warga maupun perusahaan yang berdampak pada kerusakan lingkungan, seperti pembukaan lahan, sedimentasi sungai, dan perubahan tata ruang yang tidak terkendali. Menurutnya, selama pengawasan tetap longgar, risiko banjir hanya tinggal menunggu waktu untuk kembali terjadi. Di sisi lain, publik berhak mendapatkan kejelasan terkait strategi jangka panjang pemerintah dalam mencegah banjir, tetapi sejauh ini yang terlihat hanyalah janji dan pencitraan tanpa adanya roadmap yang jelas dengan target dan evaluasi yang terukur.
Ia menegaskan bahwa warga Aceh Singkil membutuhkan pemerintah yang bergerak cepat, transparan, dan visioner, bukan birokrasi yang hanya aktif setelah bencana terjadi tetapi diam ketika langkah pencegahan seharusnya dilakukan. “Pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh, memperbaiki sistem, dan berhenti menormalisasi bencana yang sebenarnya bisa diminimalkan,” tutup Alfa Salam.
