Oleh: Anissa (Aktivis Sosial Kemanusiaan Aceh / Part of Sekolah Kita Menulis cabang Langsa)
Pagi itu saya terbangun bukan oleh alarm, tetapi oleh telepon dan pesan yang saling menimpa seperti air bah yang tak mengenal pintu. Seorang teman bertanya di watsaap, “Men, ada nomor tim SAR Langsa? Urgen kali ini, Langsa banjir.” Sinyalnya hilang timbul, pesannya terkirim ceklis satu, lalu dua, lalu hilang lagi. Dalam fragmen pesan yang masuk, saya menangkap gambaran situasi yang tidak pernah ingin kami ulang: “Sedada di beberapa titik. Sungai meluap. Pohon tumbang banyak. Parah kali. Kayak danau daerah Langsa Lama.”
Sementara itu, dari warga lain muncul keluhan yang lebih menyayat: Langsa seperti kota mati. Hilang kontak hampir dua hari, listrik padam, banyak keluarga tidak bisa mengabari apakah mereka selamat atau tidak. Evakuasi terbatas, bantuan hampir tidak terlihat, dan akses utama ke Medan maupun Banda Aceh terputus. Internet hanya hidup melalui Starlink dan Axis itu pun putus-sambung. Semua ini bukan kabar jauh. Ini Aceh, hari ini.
Yang membuatnya makin menyakitkan adalah kenyataan bahwa bencana ini sudah diprediksi, bahkan sudah disurati secara resmi. Surat Kemendagri Nomor 300.2.8/9333/SJ, tertanggal 18 November 2025, sudah meminta pemerintah kabupaten/kota di Aceh meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi. Bahkan BPBA melaporkan bahwa 10 kabupaten/kota telah menetapkan status darurat sebelum semua ini memuncak.
Jadi bukan tidak ada peringatan,
Yang tidak ada adalah gerakan
Di Aceh, kita sudah terlalu sering melihat pola ini. Peringatan berjalan lebih cepat dari pemerintahnya, rakyat lebih dulu bergerak daripada aparatnya, dan banjir datang tepat waktu sementara kebijakan datang setelahnya, ketika warga sudah naik ke loteng.
Sebagian pejabat mungkin merasa sedang melakukan “koordinasi”, entah dari hotel, entah dari luar daerah dengan alasan komunikasi, entah dari balik meja rapat yang menunggu live media. Tapi di lapangan, warga hanya melihat satu hal: ketiadaan negara di saat negara paling dibutuhkan.
Yang ironis, justru pada masa seperti ini muncul pertanyaan yang seharusnya membuat malu siapa pun yang memegang jabatan publik: Kalau semuanya harus menunggu pusat, apa fungsi pemerintah daerah?
Jika semua perintah harus menunggu telepon yang bahkan tidak bisa dihubungi karena banjir memutus sinyal, untuk apa ada struktur BPBD di kabupaten/kota?
BPBD selama ini sering dianggap sebagai “anak tiri”. Saat bencana, mereka tiba-tiba menjadi ujung tombak. Tapi ketika anggaran dibagi, prioritas ditetapkan, atau perhatian politik dialihkan, mereka kembali diperlakukan seperti unit kecil yang hanya muncul ketika kamera datang. Padahal yang mengevakuasi warga di tengah air sedada bukan staf media pemerintah, tapi tim-tim yang peralatannya selalu kurang dan anggarannya sering dipotong.
Di Langsa, banjir kali ini membuka kembali luka lama: betapa sering kota ini luput dari perhatian provinsi maupun pusat. Ketika warga berteriak minta perhatian, yang datang hanyalah berita yang terlambat. Ketika warga hilang kontak dua hari, yang turun hanyalah keresahan. Dan ketika air mulai surut, muncul lagi narasi klise: “Kami sudah memantau. Kami sudah mengimbau. Kami sudah koordinasi.” Kalimat yang bagus di kertas, tapi tidak pernah berubah menjadi kehadiran nyata.
Sementara itu, masyarakat yang katanya “harus tenang” justru dipaksa menjadi tim evakuasi mandiri. Teman saya sendiri mengevakuasi kawannya karena sepeda motornya tenggelam. Warga berpindah ke rumah tetangga yang lebih tinggi. Ada yang menjaga orang tua yang terjebak sendirian. Ada yang naik ke loteng sambil menunggu listrik tidak kunjung kembali.
Di tengah semua itu, pertanyaan mendasar menggantung seperti awan hitam di atas Aceh:
Kalau warga bisa bergerak, kenapa pemerintah tidak?
Surat peringatan bukan sekadar formalitas. Itu mandat. Itu alarm. Itu pengingat bahwa bencana hidrometeorologi bukan lagi ancaman musiman, tapi pola tahunan yang semakin ekstrem. Ketika pejabat mengabaikan itu, mereka bukan sekadar lalai mereka sedang mempertaruhkan nyawa orang-orang yang mereka pimpin.
Dan jangan salah: warga tahu. Warga membaca. Warga menyimpan memori.
Aceh bukan daerah yang sulit paham; justru masyarakatnya yang sering lebih cepat memahami realitas dibandingkan pemimpinnya.
Ketika warga bersuara dan meminta pemerintah hadir, mereka tidak meminta hal berlebihan. Mereka tidak meminta studio liputan. Mereka tidak meminta pejabat berdiri di lokasi banjir sambil diliput drone. Mereka hanya meminta kehadiran negara kehadiran sederhana yang seharusnya menjadi dasar dari jabatan publik: tanggung jawab.
Setelah banjir ini, pemerintah Aceh tidak butuh alasan tambahan. Yang mereka butuhkan hanya satu hal: rasa malu. Malu karena diperingatkan sejak tanggal 18, tapi bergerak setelah masyarakat naik ke loteng. Malu karena warga menemukan jalan sendiri, sementara pejabat masih sibuk mencari narasi.
Bencana tidak pilih musim, tetapi respons pemerintah kita selalu terasa seperti menunggu musim politik
Kalau Aceh ingin keluar dari siklus ini, pemerintah harus berhenti menganggap bencana sebagai kejadian dadakan. Ini sudah era krisis iklim. Siklon tropis, hujan ekstrem, dan cuaca anomali bukan lagi cerita langka. Ini rutinitas. Dan rutinitas membutuhkan sistem, bukan reaksi lambat yang selalu datang setelah air surut.
Aceh butuh pemimpin yang hadir sebelum kamera datang dan tetap bekerja setelah berita berhenti tayang. Pemimpin yang membaca surat peringatan bukan karena itu viral, tetapi karena itu tugasnya. Pemimpin yang memprioritaskan keselamatan warga, bukan citra pribadi.
Karena kalau warga saja sanggup bergerak di tengah air sedada, masak pemerintah tidak sanggup bergerak setelah disurati?
