Katacyber.com | Aceh Barat Daya –
Saya sebagai pemuda yang berasal dari Aceh Barat Daya menyatakan dukungan penuh terhadap langkah teman-teman dari 15 paguyuban mahasiswa dan pemuda dari berbagai kabupaten/kota di Aceh yang secara resmi mengeluarkan petisi terbuka kepada Dewan Pendiri Organisasi (DPO) Forum Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda Aceh (FPMPA).Senin, (10/11/2025).
Petisi tersebut berisi desakan agar Kongres Luar Biasa FPMPA segera dilaksanakan demi menyelamatkan keberlangsungan organisasi. Langkah ini merupakan keputusan yang tepat dalam menjaga marwah dan konsolidasi gerakan mahasiswa-pemuda Aceh.
Sebanyak 15 paguyuban yang tergabung dalam petisi itu di antaranya: Fokusgampi (Pidie), Ipelmasra (Nagan Raya), Himab (Aceh Besar), Ippat (Aceh Timur), Ikamba (Banda Aceh), HPBM (Bener Meriah), Hamas (Aceh Selatan), IPMAT (Aceh Tenggara), Hipmasil (Aceh Singkil), Himabir (Bireuen), Ippemata (Aceh Tengah), Ipelmabar (Aceh Barat), Pematang (Aceh Tamiang), HPP–Shaf (Subulussalam), dan Hipemagas (Gayo Lues).
Dalam petisi yang diterbitkan tersebut, disebutkan bahwa kegiatan organisasi FPMPA telah vakum lebih dari satu tahun karena masa berlaku Surat Keputusan (SK) kepengurusan sebelumnya telah berakhir, dan hingga kini belum ada tanda-tanda pelaksanaan kongres sebagai forum tertinggi organisasi.
Petisi itu juga menyoroti dampak kevakuman organisasi, di antaranya:
Terhentinya fungsi koordinatif antar paguyuban mahasiswa dan pemuda se-Aceh.
Melemahnya semangat kolektif serta arah gerak organisasi.
Atas dasar itu, saya bersama para ketua dan perwakilan paguyuban mendesak DPO FPMPA untuk segera menjalankan tanggung jawab moral dan konstitusionalnya.
Adapun tiga tuntutan utama yang diajukan dalam petisi tersebut, yaitu:
1. Membentuk dan menetapkan Panitia Kongres Luar Biasa (Steering Committee dan Organizing Committee) paling lambat 7 hari sejak petisi diterbitkan;
2. Menetapkan jadwal dan lokasi Kongres Luar Biasa dalam waktu 7 hari ke depan;
3. Melibatkan seluruh paguyuban se-Aceh secara penuh dalam proses persiapan hingga pelaksanaan kongres.
Petisi tersebut menegaskan bahwa langkah ini bukan bentuk perlawanan terhadap pihak mana pun di FPMPA, melainkan upaya kolektif untuk menyelamatkan eksistensi dan peran organisasi sebagai wadah perjuangan mahasiswa dan pemuda Aceh.
Saya menegaskan kembali bahwa tuntutan ini bukanlah bentuk perlawanan, melainkan wujud tanggung jawab moral dan komitmen kami untuk menjaga dan menyelamatkan FPMPA sebagai wadah perjuangan bersama mahasiswa dan pemuda Aceh.
