Katacyber.com | Banda Aceh – Perkembangan polemik di kalangan mahasiswa dan masyarakat Aceh mencuat saat belum adanya tindaklanjut tuntutan aksi yang dilakukan oleh Aliansi Rakyat Aceh (ARA) pada 1 September 2025 di depan Gedung DPRA. Saat itu, Ketua DPRA dengan gegap gempitanya menerima tuntuntan aksi dengan menantang massa aksi melalui penambahan poin tuntutan pisah dengan RI.
“minta poin satu lagi. Pisah saja Aceh dari pusat. Kau tulis saja biar ku teken.” tegas Zulfadli di hadapan aksi massa (01/09/2025).
Menanggapi tindaklanjut aksi tersebut, Zuhari Alvinda Haris, Ketua Dema Ushuluddin UIN, menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap sikap DPR Aceh yang terkesan abai dan omong kosong dalam menindaklanjuti tuntutan Aliansi Rakyat Aceh (ARA).
“Meski Ketua DPR Aceh, Zulfadli, A. Md atau yang dikenal dengan sebutan Abang Samalanga telah menandatangani surat tuntutan pada 1 September 2025, hingga kini tidak ada langkah konkret yang menunjukkan komitmen nyata dari pihak DPR Aceh” ujar Zuhari pada Kamis, 11 September 2025.
Zuhari menegaskan, “Per tanggal 11 September 2025, hasil aksi kami yang telah berlangsung sejak 1 September masih nihil. Surat tuntutan yang sudah ditandatangani tidak berbuah tindakan nyata. Ini jelas merupakan bentuk pengingkaran terhadap rakyat yang telah mempercayakan aspirasi mereka”
Alvin mengaku, gerakan ARA bahkan telah berupaya maksimal dengan mendesak DPR Aceh melalui Koordinator Lapangan Misbah dan rekan-rekan untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada 4 September 2025, sebagai langkah konkret menindaklanjuti tuntutan tersebut. Namun, DPR Aceh kembali menunjukkan sikap lamban dan terkesan sengaja mengulur waktu, tanpa kejelasan kapan RDPU itu akan terlaksana.
Dia melanjutkan, surat resmi ARA yang dikirimkan pada 8 September 2025 kepada Biro DPR Aceh untuk mempercepat realisasi tuntutan pun tidak membuahkan hasil berarti. Sikap abai dan penundaan terus berlanjut, memperlihatkan betapa DPR Aceh justru mengabaikan suara rakyat yang sudah jelas disampaikan.
“Saya sangat kecewa dengan DPR Aceh yang memperlakukan rakyat seperti pihak yang tak layak didengar. Mereka hanya mampu memberi janji manis di depan publik, sementara realitasnya nihil. Ini bukan hanya kegagalan, tapi pengkhianatan terhadap mandat rakyat,” tutup Zuhari.
