Oleh: Aulia Halsa.
Founder Pajak Literasi
Aceh adalah tanah yang kaya. Lautannya penuh dengan gas dan minyak, buminya menyimpan emas, batu bara, hingga hasil hutan yang melimpah. Namun, di balik semua itu, Aceh masih bergulat dengan fakta pahit: angka kemiskinan tertinggi di Sumatera, pengangguran yang tinggi di kalangan anak muda, dan fasilitas pendidikan serta kesehatan yang tertinggal di banyak pelosok.
Di tengah realitas ini, publik Aceh dikejutkan oleh kabar bahwa PT Pembangunan Aceh (Pema), salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengelola sumber daya Aceh, justru menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp20 juta ke Universitas Trisakti di Jakarta untuk mendukung acara Dies Natalis.
Sekilas, nominal itu mungkin terlihat kecil jika dibandingkan dengan anggaran besar perusahaan atau pemerintah. Namun masalahnya bukan pada besaran angka, melainkan pada “pilihan prioritas dan simbolisme”. CSR adalah tanggung jawab sosial yang semestinya diarahkan kepada masyarakat di sekitar wilayah kerja perusahaan. Jika Pema membawa nama Aceh dan mengelola kekayaan Aceh, maka rakyat Aceh-lah yang seharusnya menjadi penerima utama manfaat dana CSR tersebut.
CSR untuk Aceh, Bukan untuk Jakarta
Universitas Trisakti adalah kampus besar di Jakarta, dengan reputasi nasional, fasilitas yang relatif lengkap, dan jejaring sponsor yang luas. Sementara itu, Aceh masih bergulat dengan dayah-dayah tradisional yang kekurangan kitab kuning, sekolah-sekolah pedalaman yang minim sarana belajar, serta UMKM lokal yang terseok mencari modal.
Ketika Pema Aceh justru mengirim Rp20 juta ke luar daerah, publik Aceh merasa terkhianati. Bukan karena anti terhadap dunia pendidikan di luar Aceh, melainkan karena “keadilan dan logika kepentingan lokal” yang diabaikan. Apa arti Dies Natalis sebuah universitas besar di Jakarta bagi rakyat kecil di Bireuen, Pidie, Aceh Selatan, atau Gayo Lues yang sehari-hari berjuang untuk pendidikan anak mereka?
Dayah sebagai Pilar Identitas Aceh
Jika dana Rp20 juta itu dialokasikan untuk membeli kitab-kitab klasik bagi dayah-dayah di Aceh, hasilnya akan jauh lebih bermakna. Dayah adalah pilar pendidikan Islam tradisional Aceh, tempat santri menimba ilmu agama dan membentuk karakter. Di era modernisasi ini, banyak dayah masih bertahan dengan sarana sederhana. Kitab-kitab turats yang menjadi rujukan seringkali harus dicari dengan susah payah dan harga yang tidak murah.
Bayangkan, dengan Rp.20 juta, puluhan kitab bisa dibeli untuk melengkapi perpustakaan dayah. Santri-santri muda bisa lebih leluasa belajar, ulama bisa mengajar dengan referensi yang lebih kaya, dan tradisi keilmuan Aceh bisa terus hidup. Itu adalah “investasi jangka panjang” yang jauh lebih berharga daripada sumbangan simbolis ke sebuah acara Dies Natalis di Jakarta.
Seperti pepatah Aceh, jangan berlebihan memberi ke luar, sementara keluarga sendiri terabaikan. Pema Aceh, sebagai BUMD yang lahir dari kekayaan Aceh, seharusnya lebih peka dengan pesan sederhana ini.
Kebutuhan Masyarakat yang Masih Terlupakan
Aceh masih penuh dengan kebutuhan mendesak. Infrastruktur pendidikan di pedalaman belum merata. Banyak sekolah reyot, perpustakaan kosong, laboratorium tidak berfungsi. Di bidang kesehatan, rumah sakit daerah kekurangan alat, sementara di bidang ekonomi rakyat, banyak UMKM yang butuh suntikan modal kecil untuk bisa tumbuh.
CSR adalah instrumen penting untuk menjawab masalah-masalah ini. Dengan alokasi yang tepat sasaran, dana CSR bisa menjadi pemicu perubahan sosial. Namun jika disalurkan ke acara-acara seremonial di luar Aceh, ia hanya menjadi gengsi semu yang tidak berdampak pada rakyat yang mestinya dilayani.
Transparansi dan Akuntabilitas CSR
Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan CSR di tubuh Pema Aceh. Siapa yang memutuskan penyaluran dana ini? Apa dasar pertimbangannya? Apakah ada mekanisme uji publik atau laporan kepada masyarakat?
Rakyat Aceh berhak tahu ke mana setiap rupiah CSR dialokasikan, karena dana itu bukan milik segelintir elit, melainkan amanah rakyat. Sudah saatnya kebijakan CSR BUMD Aceh dibuat terbuka, partisipatif, dan terukur. Setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya bagi masyarakat Aceh.
PT Pema Aceh membawa nama Aceh. Maka setiap kebijakannya seharusnya berpihak kepada Aceh. Menyalurkan CSR Rp20 juta ke Universitas Trisakti untuk acara Dies Natalis mungkin tampak sepele, tapi ia telah membuka luka simbolis di hati rakyat Aceh.
Jika dana itu dialokasikan untuk membeli kitab-kitab bagi dayah, dampaknya akan jauh lebih besar dan berkahnya mengalir panjang. Sebaliknya, mengalirkannya ke acara seremonial di Jakarta hanyalah bentuk keterputusan identitas dan pengabaian terhadap amanah rakyat.
Aceh tidak butuh simbol-simbol kosong. Aceh butuh kepedulian nyata. Dan Pema Aceh harus segera belajar, bahwa tanggung jawab sosial bukan sekadar formalitas, melainkan wujud cinta kepada tanah yang memberinya nama: Aceh.
